Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mabes TNI AL Tingkatkan Koordinasi

Kompas.com - 17/09/2010, 17:02 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Markas Besar TNI Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan perairan dari instansi terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono kepada wartawan di Surabaya, Jumat (17/9/2010), mengemukakan, jumlah kekuatan personel dan sarana pendukung yang ditempatkan di wilayah perbatasan sudah cukup memadai.

"Prinsipnya, jumlah personel dan peralatan yang kita gelar di wilayah perbatasan sudah memenuhi kalau dihadapkan dengan luas wilayah. Yang perlu ditingkatkan adalah manajemen pengelolaan dan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait," paparnya.

Ditemui seusai serah terima jabatan Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), KSAL mengatakan, penempatan personel TNI AL di wilayah perbatasan dilakukan dengan skala prioritas karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

"Kalau dihadapkan pada luas wilayah, hitungannya memang harus ideal. Artinya, semua wilayah harus bisa di-cover. Tetapi, kalau dihadapkan pada kekuatan minimal, kita gunakan skala prioritas," ujarnya.

"Kekuatan minimal itu sudah menghitung hal-hal yang diperlukan, bukan berarti minimal sekali. Minimal bagi TNI AL itu mampu melakukan operasi amfibi, pengamanan operasi laut di sejumlah wilayah, mampu mengangkut batalyon laut, dan menangkal sabotase di laut," tambah KSAL.

KSAL mencontohkan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, Selat Malaka, dan Laut Aru yang perlu mendapat prioritas pengamanan karena ancaman kerawanannya cukup tinggi.

"Untuk wilayah-wilayah yang tingkat ancamannya kecil, tidak perlu mendapat prioritas, tapi tetap ada penempatan personel dengan jumlah lebih sedikit dibanding wilayah yang rawan," katanya.

Agus Suhartono mengatakan, TNI AL mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga agar konflik perbatasan seperti yang terjadi dengan Malaysia bisa dicegah.

"Tanpa adanya batas wilayah yang jelas, akan sulit bagi kita untuk menentukan ini punya siapa dan yang itu punya siapa," katanya menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com