Parpol Berpesta, Rakyat Tetap Merana

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses demokrasi yang berjalan, hingga di usia 65 tahun kemerdekaan, dinilai sudah banyak kemajuan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman memandang, saat ini sangat terbuka peluang bagi siapa saja untuk terjun ke ranah politik. "Banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Ini harus kita apresiasi," kata Irman, Sabtu (14/8/2010), saat mengisi diskusi "Merdeka tapi Cemas", di Jakarta.

Apakah luasnya peluang bagi para politisi berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat? Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengatakan tidak. Menurutnya, negara dan para politisi yang duduk di lembaga perwakilan justru abai menghadirkan sistem jaminan sosial secara nasional. "Kemerdekaan kita masih memilukan. Merdeka untuk partai politik yang bisa mengisi berbagai jabatan publik. Sementara banyak rakyat yang masih merana," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Setelah masa reformasi, Faisal justru menilai bahwa peran negara semakin "aneh". Dalam beberapa hal, negara dianggap lepas tangan. "Misalnya, untuk urusan listrik, Menko Perekonomian mengatakan menyerahkannya kepada business to business. Ini bukti negara lepas tangan. Kemudian masalah gas. Kebijakan harga diserahkan ke pasar. Padahal, dulu rakyat digiring dari minyak tanah ke gas. Setelah pakai gas, harga dibiarkan naik," papar Faisal.

Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini, menurutnya, pemerintah seolah mengasingkan dirinya dari permasalahan ekonomi rakyat. "Memang ada negara memberikan BLT (bantuan langsung tunai), tapi ternyata hanya menjelang pemilu saja," ujar dia.