Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Diawasi jika Uranium Ditemukan

Kompas.com - 05/08/2010, 13:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika Pulau Papua terbukti menyimpan cadangan uranium dalam jumlah besar, maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten akan mengawasi PT Freeport Indonesia selaku penambang di pulau timur Indonesia itu melalui satelit. Pengawasan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pengambilan cadangan uranium Indonesia oleh Freeport.

"Dari citra satelit akan kelihatan daerah itu (lokasi uranium) diusik atau tidak. Jangan sampai barang-barang tadi (uranium) keluar dari republik ini," ujar Kepala Bapeten As Natio dalam jumpa pers Seminar Keselamatan Nuklir 2010 di Jakarta, Kamis (5/8/2010).

Pulau Papua diduga menyimpan cadangan uranium atau bahan baku nuklir dalam jumlah besar karena jenis batuannya dan umur batuannya yang memungkinkan adanya uranium di sana. Tahun depan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) akan mengadakan survei udara untuk memastikan cadangan uranium di Papua itu.

"Maka ketika Batan menyatakan resmi ada uraniumnya, daerah itu diinfokan kepada kami, maka kami awasi, dengan satelit, bekerja sama dengan Lapan," ujar As Natio.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia dituding turut menambang cadangan uranium di Papua. Namun, Bapeten selaku badan pengawas pemanfaatan nuklir berdasarkan hasil penelitiannya menjamin bahwa tidak terdapat usaha penambangan nuklir oleh Freeport. "Jika suatu perusahaan ketahuan mengambil nuklir, maka akan ada KUHP-nya," imbuh As Natio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

    Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

    Nasional
    Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

    Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

    Nasional
    Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

    Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

    Nasional
    SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

    SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

    Nasional
    Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

    Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

    Nasional
    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

    Nasional
    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

    Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

    Nasional
    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

    Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

    Nasional
    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

    Nasional
    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

    Nasional
    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

    Nasional
    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

    Nasional
    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com