Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Ingatkan Anggota Dewan Malas

Kompas.com - 12/07/2010, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan kali ini tampaknya tak bisa menahan kesabaran. Ketua DPR Marzuki Alie memperingatkan para pimpinan fraksi untuk menegur anggotanya yang malas menghadiri Rapat Paripurna.

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV, Senin (12/7/2010), Marzuki terlihat "geregetan" saat melihat daftar presensi baru ditandatangani oleh 232 anggota dari total 560 orang anggota. Jumlah ini tak kuorum sehingga paripurna tak bisa dibuka.

Fenomena "melompongnya" ruang sidang paripurna bukan terjadi kali ini saja. Sejak mulai bertugas Oktober 2009 lalu, hampir seluruh rapat paripurna mengalami penundaan karena kehadiran para anggota DPR 2009-2014 tak memenuhi kuorum. "Kehadiran anggota itu tanggung jawab pimpinan fraksi. Pimpinan DPR tidak punya kewenangan untuk mengendalikan anggota fraksi. Ini sesuai tata tertib," kata Marzuki di awal rapat.

Dikatakannya, menurut tata tertib, para pimpinan fraksi diminta untuk memberi teguran kepada anggota fraksinya. "Pimpinan fraksi harus lebih aktif mengingatkan anggotanya. Apalagi paripurna pembukaan masa sidang. Ini memalukan. Baru periode awal sudah menunjukkan ketidakdisiplinan," ujarnya dengan keras.

Marzuki lantas membandingkan dengan DPR periode 2004-2009. "Periode lalu hanya menjelang masa kampanye mulai sepi. Sekarang, kita masih awal tugas dan pembukaan masa sidang sudah seperti ini," kata dia.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menambahkan, minimnya tingkat kehadiran anggota Dewan menjadi keprihatinan pimpinan. Akhirnya, beberapa waktu lalu Pimpinan DPR membuat surat yang ditandatangani seluruh pimpinan.

"Kita tidak pernah menandatangani surat oleh semua pimpinan, tapi fenomena ini sudah menjadi kecemasan bersama. Maka, kami kirim surat ke pimpinan fraksi dengan tembusan seluruh anggota. Kalau setiap paripurna tidak kuorum, mohon dimaklumi kalau molor," ujar Priyo.

Ia menekankan, anggota Dewan dilarang melakukan kunjungan kerja atau kunjungan ke luar negeri pada hari Senin dan Selasa. "Kan sudah diatur kunjungan ke LN, kunjungan ke daerah itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan di hari rapat paripurna," katanya.

Setelah molor lebih dari 1,5 jam, rapat paripurna akhirnya dibuka dengan absensi yang ditandatangani oleh 283 anggota Dewan. Rincian kehadiran masing-masing fraksi sebagai berikut: Fraksi Partai Demokrat 68 orang (dari total 148 orang), Fraksi Partai Golkar 48 orang (dari total 106 orang), Fraksi PDI Perjuangan 46 orang (dari total 94 orang), Fraksi PKS 28 orang (dari total 57 orang), Fraksi PAN 39 orang (dari total 46 orang), Fraksi PPP 24 orang (dari total 38 orang), Fraksi PKB 10 orang (dari total 28 orang), Fraksi Partai Gerindra 8 orang (dari total 26 orang), dan Fraksi Partai Hanura 12 orang (dari total 18 orang).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com