Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Juli, Hartono Janji ke Kejagung

Kompas.com - 12/07/2010, 10:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Hartono Tanoesudibjo, berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Kamis (15/7/2010).

Penasihat hukum Hartono, Hotman Paris Hutapea, mengungkapkan, saat ini kliennya sudah kembali ke Jakarta. Menurut Hotma, sebelumnya, Hartono berobat di Singapura. "Kami datang untuk pastikan tanggal 15 Juli akan datang tanpa dipanggil lagi. Saya sudah tanda tangani surat pernyataan di hadapan direktur penyidikan," ucap Hotman di Kejagung, Senin (12/7/2010).

Dikatakan Hotman, ia menunjukkan bukti-bukti seperti surat perjalanan serta rekap medik kliennya kepada pihak Kejagung. "Dari awal sudah kita minta tanggal 15 Juli, waktu yang paling cocok sesuai hak asasi sebagai tersangka karena dia harus persiapkan segala sesuatunya," katanya.

Hotman mengklaim bahwa tidak terjadi pidana korupsi dalam Sisminbakum. Menurut dia, Sisminbakum sama seperti berbagai proyek pemerintah yang dikelola swasta, seperti jalan tol dan pembuatan surat tanda nomor kendaraan. "Tidak berbeda dengan gedung perkantoran seperti Grand Hyatt Bandung, BIP, yang 100 persen uang sewa dipungut swasta. Masa investasi tidak kembali modalnya," ujarnya.

"Ini swasta yang membangun lalu dikelola beberapa tahun, setelah modal kembali, nanti dikembalikan ke pemerintah. Sekarang Kementerian Kehakiman akui Sisminbakum sangat bermanfaat karena semula notaris di daerah bisa berbulan-bulan untuk sahkan berbadan hukum," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com