Muhammadiyah Tak Lupakan Perempuan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan, organisasi ini tidak melupakan peran perempuan di dalam  kepengurusan periode 2010-2015. Walau demikian, tidak satu pun dari 13 anggota pimpinan pusat yang terpilih terdapat kaum hawa.

"Muhammadiyah sejak dulu selalu memegang teguh prinsip pemilihan secara demokratis," kata Haedar Nasir di Yogyakarta, Senin (5/7/2010).

Menurut dia, tidak adanya perempuan dalam calon anggota tetap Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebabkan adanya pemikiran bahwa perempuan sudah memiliki persyarikatan tersendiri di dalam Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah.

Selain itu, lanjut dia, kesibukan di dalam penyelenggaraan muktamar menyebabkan tidak ada satu pun perempuan yang terpilih di dalam proses perjalanan pemilihan.  "Saya sendiri sudah memilih perempuan saat pemilihan calon anggota tetap pimpinan pusat Muhammadiyah," katanya.

Ia menyatakan, meskipun tidak akan ada perempuan di dalam 13 anggota pimpinan pusat Muhammadiyah 2010-2015, masih akan ada peluang untuk memodifikasi anggota pimpinan tersebut, misalnya, dengan menambah anggota perempuan atau melalui majelis-majelis yang dimiliki organisasi.

"Proses itu bisa dilakukan secara dialogis, tetapi memang keputusan yang diambil sangat tergantung dari kesepakatan 13 anggota pimpinan," katanya. 

Secara garis besar, lanjut Haedar, semua anggota pimpinan pusat harus memiliki semangat untuk menjalankan tugas tersebut sebagai amanat agama sehingga perlu dikerjakan dengan ikhlas dan penuh komitmen.

Salah satu komitmennya adalah menjaga nilai-nilai Muhammadiyah dalam menjalankan dakwah dan tajdid serta menghindari terlibat langsung dengan politik praktis, tetapi tetap berperan dalam politik kebangsaan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno menyatakan, perempuan tidak boleh berdiam diri dalam menerima nasibnya. "Era sekarang adalah era kemajuan. Perempuan harus memiliki pandangan yang maju, cerdas, dan kritis. Perempuan harus berani menyuarakan nasibnya. Perkara nanti hasilnya seperti apa, hal itu akan diserahkan sesuai situasi dan kondisi yang ada," katanya.

Ia menyatakan, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyuaraan hak perempuan adalah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat tentang peran penting perempuan di dalam pemberdayaan masyarakat. "Jika diberi kesempatan, perempuan itu sebenarnya bisa. Untuk menduduki sebuah jabatan, tidak boleh pandang jenis kelamin, tetapi melihat kapabilitas seseorang," katanya.

Chamamah menegaskan, kesadaran gender adalah parameter untuk menentukan apakah seseorang memiliki pikiran yang tajam, cerdas, dan kritis.