Polri Versus "Tempo"

OLEH TJIPTA LESMANA

Pada 1956 William S Siebert dan kawan- kawan menerbitkan Four Theories of the Press. Buku itu tampaknya terilhami laporan Commission on Freedom of the Press pimpinan William Ernest Hocking, yang dibentuk Pemerintah Amerika Seri- kat sebagai respons terhadap kritik publik pada pelaksanaan kebebasan pers liberal.

Buku Siebert dan kawan-kawan sampai hari ini masih bacaan wajib bagi sebagian besar mahasiswa komunikasi dan jurnalistik di AS. Yang menarik dalam buku itu adalah perbandingan antara sistem pers liberal dan sistem pers pertanggungjawaban sosial (selanjutnya: PJS). Laporan Hocking lebih rinci menjelaskan dikotomi pers liberal dan pers PJS.

Hocking yang juga anggota Komisi Kebebasan Pers mendesak pers Amerika agar meninggalkan sistem liberal dan menjalankan sistem PJS sambil mengingatkan wartawan bahwa di balik kebebasan selalu ada pertanggungjawaban kepada publik, bangsa, dan negara. Malah, pertanggungjawaban mesti diletakkan di atas kebebasan karena konsekuensi dan dampak yang bisa ditimbulkan oleh setiap pemberitaan pers.

Tentu saja Komisi Kebebasan Pers pendukung kuat kebebasan pers sebab hanya dengan pers yang bebas, pemerintah bisa diawasi dan dicegah dari penyimpangan. Pers yang bebas juga menjadi forum penting untuk mencari kebenaran. Di sisi lain, Komisi memperingatkan pers untuk tak menyebarluaskan berita bohong, tak menjadi pelacur editorial, dan tak menjadi provokator kebencian. Kebebasan pers harus juga diartikan sebagai kebebasan publik menolak mengonsumsi berita yang dinilai menyesatkan, bercorak sampah.

Pandangan teori PJS di sana sini berbeda dengan pandangan libertarian, di samping banyak persamaannya. Menurut sistem pers liberal, berita adalah informasi apa saja yang menurut wartawan atau media layak diberitakan. Konsep berita terletak pada kata ”layak diberitakan”. Siapa penentu ”layak”? Wartawan liberal menjawab dengan cepat: ”Kami sendiri!” Layak-tidaknya sebuah informasi diberitakan kepada publik sepenuhnya berada di tangan wartawan atau pemimpin media bersangkutan.

Dualisme

Pers Indonesia dalam era reformasi ini penganut sistem liberal atau PJS? Pertanyaan sentral ini seyogianya dijawab kalangan pers sendiri. Namun, dari sudut pandang UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sepak terjang pers, serta hubungan pers dan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pers Indonesia dalam 10 tahun terakhir sesungguhnya sudah ”berangkulan” dengan sistem pers liberal sebagaimana digambarkan Siebert.

Namun, dikaji dari ketentuan KUHP yang masih berlaku sampai saat ini, Kode Etik Jurnalistik yang dibuat berbagai organisasi pers, dan aspirasi pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya, Indonesia menganut sistem pers PJS.

Dualisme pandangan ini jadi sebab munculnya sikap pro-kontra saban mencuat kasus yang menyeret pers dan pemerintah dalam posisi berhadap-hadapan. Penganut teori pers liberal membela Ariel, Luna, dan Cut Tari sebab yang mereka lakukan, kalau benar, murni urusan pribadi yang tak boleh dicampuri siapa pun. Pemerintah dan media tak usah berpretensi sebagai penjaga moral. Pandangan seperti ini tentu ditolak keras oleh penganut pers PJS.