Menhut Akan Pinjam Barang Bukti Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan berencana menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminjam peralatan Sistem Komunikasi Radio Terpadu guna penanggulangan bahaya kebakaran.

"Peralatan yang digunakan dalam Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) ini akan digunakan sebagai barang sita pakai," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Selasa (29/6/2010).

Peralatan yang digunakan untuk SKRT itu kini disita KPK sebagai alat bukti dalam kasus korupsi pengadaan SKRT yang melibatkan PT Masaro Radiokom dengan Anggoro Wijaya.

"Intinya, kami minta izin agar peralatan itu bisa dipakai. Kalau tidak dipakai bisa rusak karena tidak terawat. Peralatan yang dipinjam tersebut akan dicatat agar tidak sampai hilang karena masih jadi alat bukti," katanya pada rapat koordinasi Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Kehutanan.

Zulkifli menjelaskan, barang yang menjadi alat bukti hukum itu kini berada di daerah. Peralatan ini sangat diperlukan untuk memantau dan menanggulangi kebakaran hutan di taman nasional dan kawasan konservasi.

Pada kesempatan sama, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Darori, mengatakan, peralatan itu akan digunakan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan, terutama di 11 provinsi rawan kebakaran.

Provinsi yang rawan kebakaran hutan itu di antaranya seluruh kalimantan, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Papua, dan Sulawesi Selatan. "Peminjaman peralatan dilakukan dengan prediksi bahwa bulan depan sudah mulai kemarau."

Karena itu, katanya, peralatan radio komunikasi yang diprioritaskan untuk dipinjam adalah barang yang ada di 11 provinsi tersebut.

Kasus dugaan penyuapan proyek SKRT di Kementerian Kehutanan merebak tahun lalu. Dalam kasus ini, KPK sempat menggeledah kantor PT Masaro Radiokom. Perusahaan ini diduga menyuap pejabat Kementerian Kehutanan dan sejumlah anggota Komisi IV DPR terkait proyek SKRT.

KPK menjadikan pejabat Kementerian Kehutanan dan komisaris dan direksi PT Masaro Radiokom sebagai tersangka.

Kasus ini terungkap ketika KPK menggeledah kantor mantan anggota DPR, Yusuf Erwin Faisal, untuk mengusut aliran dana kasus pinjam pakai kawasan hutan untuk pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan.