Formappi: Stop Usulan Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, DPR sebaiknya tak melanjutkan usulan dana aspirasi bagi anggota Dewan sebesar Rp 15 miliar per tahun. Sejauh ini, usulan tersebut, menurut dia, tak mendapatkan respons positif dari masyarakat luas.

"Kalau tidak direspons dengan baik oleh masyarakat, jangan dilanjutkan. Kasihan DPR-nya. Mumpung ini belum gagasan final. Niat baik ini dibatalkan saja. Sepertinya berat untuk dilanjutkan," kata Sebastian, Sabtu (5/6/2010), di Jakarta.

Menurut Sebastian, DPR lebih baik memaksimalkan peran pengawasan dalam hal penggunaan anggaran. Alasan yang diungkapkan DPR, penggunaan anggaran negara tak adil sehingga pembangunan tak merata di seluruh Tanah Air. Pengalokasian dana yang melekat pada anggota Dewan tersebut akan digunakan untuk pembangunan di setiap daerah pemilihan.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, dana belasan miliar rupiah itu tidak akan diberikan dalam bentuk uang langsung kepada anggota Dewan. Yang ditawarkan adalah program yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan dengan menggunakan dana aspirasi.

"Selama ini, kalau reses, bertemu konstituen, kita me-list permasalahan mereka. Tetapi tidak ada dana untuk merealisasikannya. Kami ingin rupiah dalam APBN itu tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua kelompok, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia yang mungkin di peta saja tidak ada gambar wilayahnya," ujarnya.

Namun, bagaimana mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya masih akan dibahas lebih jauh.

Meski pemerintah sudah menyatakan dana tersebut dipandang tak perlu dialokasikan, Harry mengatakan, pembahasan usulan tersebut akan tetap menjadi salah satu masukan dalam rancangan APBN 2011 yang mulai dibahas pekan depan.