Cakupan Universal Jamkesmas Berat Terlaksana untuk Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Target cakupan universal jaminan kesehatan masyarakat berat untuk terlaksana tahun 2014. Sejauh ini, baru sekitar 52 persen penduduk mempunyai jaminan kesehatan.

Demikian terungkap dalam Forum Nasional Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia 2010 yang diselenggarakan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Rabu (2/6/2010).

Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nina Sardjunani mengatakan, untuk mencapai cakupan universal jaminan kesehatan pada 2014 masih banyak tantangan.

Tersisa tiga setengah tahun dari batas waktu, badan pelaksana jaminan sosial hingga kini belum terbentuk. Pembentukan badan itu masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dijadwalkan selesai tahun ini. Jaminan kesehatan bagian dari sistem jaminan sosial tersebut.

Di luar masalah kelembagaan dan regulasi, terdapat tantangan lebih berat. Pemerintah masih harus mencari formula biaya yang harus dikeluarkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal. Perlu penentuan paket jaminan, perhitungan biaya, penentuan iuran yang harus ditanggung masyarakat dan negara dengan melihat kemampuan fiskal serta cara pemungutannya.

”Pembiayaan harus dipikirkan untuk jangka panjang, 10 hingga 15 tahun ke depan dengan mengaitkan proyeksi beban penyakit, jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan kemampuan fiskal. Jika tidak hati-hati, bisa bangkrut di masa depan,” ujarnya.

Sistem itu harus efektif, terutama terkait dengan paket jaminan yang diberikan karena tidak mungkin kemudian mengubah paket jaminan itu di tengah jalan.

Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan juga harus diperhitungkan. Sejauh ini, hanya sekitar 40 persen puskesmas yang mempunyai dokter.

Bertahap Nina mengatakan, pencapaian cakupan universal secara bertahap. Sampai akhir tahun 2010, ditargetkan cakupan mencapai 59 persen. Target itu akan dicapai dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sejauh ini, sebagian daerah sudah menjalankan jaminan kesehatan daerah. Hanya saja belum merata dan paket jaminan masih bervariasi.

Pemerintah masih harus mengevaluasi efektivitas jaminan kesehatan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap status kesehatan masyarakat miskin.

Health Adviser dari Australian Agency for International Development (AusAID) Indonesia, Rosalia Sciortino mengatakan, untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan, diperlukan peningkatan anggaran kesehatan. Peningkatan anggaran itu harus efektif. ”Itu akan mempunyai implikasi fiskal,” ujarnya.

Untuk itu dibutuhkan penelitian dan data akurat. Dia juga menekankan pentingnya proyeksi beban penyakit yang akan dihadapi Indonesia ke depan. ”Indonesia menghadapi beban ganda penyakit infeksi lama, infeksi baru, dan penyakit kronik. Ini akan berpengaruh terhadap biaya yang diperlukan untuk jaminan tersebut,” ujarnya. (INE)