Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Kok Jenderal Belum Tersentuh?

Kompas.com - 20/05/2010, 19:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mempertanyakan belum ditetapkannya atasan para penyidik yang menangani perkara Gayus Halomoan Tambunan. Polri harus menjelaskan secara transparan tentang belum tersentuhnya perwira tinggi Polri.

"Menurut saya, bukti hukum akan sangat aneh kalau masalah pemblokiran rekening itu kemudian tidak terkait dengan Raja (Brigjen Raja Erizman). Pencairan pemblokiran dana Gayus yang tanda tangan adalah Raja," ucap Denny di Jakarta, Kamis (20/5/2010).

Denny mengatakan, penyidik harus terus mencari alat bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan atasan para penyidik. "Pembuktian-pembuktian harus dilanjutkan. Apakah kemudian dia, Raja Erizman, menjadi tersangka atau tidak, itu kewenangan penyidik dan yang menentukan bukan satgas," ungkapnya.

"Kemudian harus dipaparkan kenapa nama-nama ini (tidak jadi tersangka) supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa itu tidak menjadi tersangka karena posisi Brigjen. Harus dijawab secara transparan," ucapnya.

Seperti diberitakan, Raja yang menandatangani surat pembukaan pemblokiran rekening Gayus. Saat itu, dia menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggantikan Brigjen Edmod Ilyas.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang mengatakan, tim independen belum memiliki alat bukti untuk menjerat pidana atasan para penyidik. Saat ini, penyidik masih terus menyidik kasus Gayus. Seperti diketahui, Polri baru menetapkan dua penyidik Gayus sebagai tersangka, yaitu Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini.

Mengenai pembukaan pemblokiran rekening Gayus, kata Edward, hal itu adalah tugas Raja dan pembukaan itu tidak melanggar hukum. "Pembukaan rekening itu tugas dia (Raja). Kenapa dibuka rekening? Karena berkas sudah P21. Itu ketentuannya," ujarnya.

"Jadi saya katakan sekali lagi, ini belum finis. Katakanlah Pak Susno punya saksi keterangan atau alat bukti yang bisa menguatkan, ya silakan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com