Jurnalisme Warga Tetap Perlu Etika

SEMARANG, KOMPAS - Jurnalisme warga yang kini marak berkembang di masyarakat tetap memerlukan etika. Dengan menjunjung etika, informasi yang dipublikasikan tidak merugikan dan memojokkan orang lain.

"Jika tidak pakai etika dikhawatirkan akan mudah tersangkut kasus hukum," ujar Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Bekti Nugroho, seusai diskusi mengenai "Jurnalisme Warga" di Kota Semarang, Selasa (6/4).

Untuk itu, menurut Bekti, tulisan warga di situs-situs pribadi maupun situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter semestinya tetap mengindahkan kaidah penulisan, yaitu akurat, faktual, dan berimbang.

Kasus Prita Mulyasari dan Luna Maya dapat dijadikan contoh, bahwa informasi yang disampaikan lewat dunia maya dapat dengan mudah digugat secara hukum. "Apalagi, tidak ada perlindungan bagi pelaku jurnalisme warga," katanya.

Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengakui regulasi maupun standar etika yang baku diperlukan bagi keberadaan jurnalisme warga ke depan agar tidak menimbulkan konflik dengan pihak lain.

"Saat ini, praktik penulisan yang dilakukan warga sudah mendahului regulasi. Belum ada undang-undang yang mengatur soal jurnalisme warga," ujar Agus yang juga Wakil Direktur Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET) Jakarta.

Tidak adanya standar etika penulisan, kata Agus, berpotensi dimanfaatkan seseorang untuk mengejek, mencela, maupun mencemarkan nama baik orang lain.

Ferdian, pengelola situs opojal.com, mengatakan, telah menyepakati aturan dengan 250 anggota yang tergabung dalam portalnya dalam memublikasikan tulisan. Hal ini agar tulisan tersebut tidak sampai mencemarkan nama baik orang lain. (ILO)