Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Foto "Ngupil" Beredar, Roy Suryo Protes

Kompas.com - 09/03/2010, 09:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo Notodiprojo, merasa mengalami upaya pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis. Keluhan ini berkaitan dengan beredarnya foto dan rekaman dirinya saat ”ngupil” dan berteriak ”huuu...” dalam Rapat Paripurna DPR untuk kasus Bank Century, awal Maret lalu.

Dalam siaran persnya kepada Kompas.com, Selasa (9/3/2010), Roy merasa upaya sistematis tersebut kian menjadi sebab hingga saat ini rekaman ataupun foto tersebut masih terus beredar.

Ia menguraikan, teriakan ”huu...” yang dilakukannya saat rapat paripurna tidak hanya dilakukannya sendiri. Namun, ekspos tentang kasus itu hanya mengarah kepada dia. ”Ada satu televisi berita yang memang ’terlalu cinta’ kepada saya, demi pesanan tertentu, membuat character assassination, maka satu kamerawati terus men-shoot saya dan merekam sepanjang acara,” kata Roy.

Hasil rekaman berupa teriakan ”huu...” dan aktivitas mengorek hidung itu lantas diputar berulang-ulang dan foto capture-nya disebarkan melalui berbagai sarana komunikasi. Namun, interupsinya pada hari kedua, untuk meminta maaf kepada semua anggota DPR atas ulahnya pada rapat paripurna pertama, tak pernah disiarkan secara proporsional. ”Itu hanya diketahui pada saat siaran live pagi harinya,” kata Roy.

”Sekarang ditambah dengan diedarkannya foto capture ketika saya pas sedang melakukan gerakan–maaf–mengorek hidung (ngupil) pada hari berikutnya melalui berbagai sarana komunikasi, seperti televisi, mailing list, Facebook, Twitter, MMS, Blackberry Messenger, dan Group BBM,” ungkap Roy. ”Kalaupun mau dicari-cari, setiap manusia pasti akan melakukannya, (ngupil) meski hanya beberapa detik,” ungkap Roy.

Namun, Roy mengaku tak akan memperpanjang peristiwa yang dirasakan sebagai ketidakadilan tersebut. Sejalan dengan itu, pada bagian awal rilisnya ini, ia memberikan tajuk ”Character assassination yang saya alami dan maafkan”.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

Nasional
Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

Nasional
Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

Nasional
Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

Nasional
Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

Nasional
Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

Nasional
Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

Nasional
Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

Nasional
Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

Nasional
Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

Nasional
Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

Nasional
Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com