Partai "Oposisi" Perlu Diberi Suntikan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan partai oposisi, penyeimbang, atau apa pun istilahnya tetap diperlukan untuk menjaga kontrol agar kekuatan pemerintah tak menjadi absolut. Sayangnya, ongkos politik yang tak sedikit akhirnya membuat kekuatan oposisi menjadi "kembang kempis".

Pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, menilai perlu diwacanakan adanya pos anggaran bagi partai oposisi. Hal ini penting agar eksistensi partai oposisi bisa memberikan insentif positif terhadap partai yang memilih sikap politik di luar pemerintahan.

"Perlu ada anggaran, bantuan untuk pihak oposisi agar menggairahkan keberadaan partai oposisi itu sendiri karena memang kita perlukan," kata Maswadi, Jumat (23/10) di Gedung DPR, Jakarta.

Aturan mengenai anggaran bagi oposisi itu, menurutnya, bisa diatur dalam UU Partai Politik. Subsidi anggaran tersebut perlu diberikan karena partai oposisi tidak mendapatkan fasilitas apa pun dibandingkan partai pendukung pemerintah.

"Oposisi tidak bisa mendapatkan fasilitas, lalu mereka mencari sendiri dana untuk bertahan hidup maka perlu anggaran atau subsidi khusus. Hal ini bisa membuat oposisi sehat," ujarnya.

"Sekarang ini kan menjadi oposisi seolah menjadi menakutkan sehingga orang berusaha untuk bergabung dengan SBY," lanjut Maswadi.

Dalam kesempatan terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, di mayoritas negara maju, kekuatan oposisi turut ditopang keberadaannya oleh negara. "Ada anggaran untuk oposisi. Tapi di kita (Indonesia) tidak sehingga terjadi model kartel. Setelah pemilu, selesai semuanya," ujar Ganjar.

Sementara itu, Sekjen Gerindra sekaligus Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani, juga mengungkapkan, insentif bagi oposisi bisa menimbulkan semangat sehingga kekuatan oposisi tidak melemah atau bahkan "mati suri". Kendati demikian, ia mengingatkan agar peraturan mengenai hal tersebut harus diatur secara jelas.

"Agar jangan nanti ramai-ramai jadi oposisi karena mengharapkan insentifnya," kata Muzani.