Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Solusi Para Capres soal Alutsista

Kompas.com - 18/06/2009, 20:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia perlu membangun kekuatan militer yang tangguh. Selama ini upaya itu terhalang oleh minimnya anggaran militer yang minim karena lemahnya ekonomi Indonesia. Salah satu siasat untuk membangun kekuatan militer Indonesia adalah mengupayakan memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui produk-produk dalam negeri.

"Atas izin Presiden saya pernah memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi 150 panser dan jalan semuanya," ujar calon presiden Jusuf Kalla dalam acara Debat Presiden di studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6) malam. Dalam acara yang disiarkan langsung itu, ketiga kandidat presiden yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla ditanya oleh moderator Anis Baswedan bagaimana strategi mereka membangun kekuatan TNI. Pertanyaan ini diajukan terkait sejumlah kecelakaan yang dialami pesawat TNI belakangan ini.

JK menyampaikan, hal pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan revitalisasi semua alutsista yang dimiliki TNI. Semua alutsista yang secara teknis tidak bisa digunakan harus di-grounded. Sementara, semua kebutuhan alutsista yang bisa dipenuhi secara mandiri oleh produksi dalam negeri harus diupayakan secara maksimal.

Sementara itu, menjawab pertanyaan yang sama, Yudhoyono mengungkapkan, anggaran militer Indonesia jauh dari ideal. Menurut dia, idealnya dibutuhkan anggaran dana sekitar Rp 120 triliun atau 12 persen dari APBN Indonesia yang besarnya Rp 1.000 triliun. Dari kebutuhan itu, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 35 triliun, jumlah yang jauh dari ideal.

Menurut Yudhoyono, pemenuhan anggaran itu harus dipenuhi secara bertahap. Di pihak lain, TNI sendiri seyogianya menetapkan prioritas dalam penggunaan anggaran yang terbatas itu.

Sementara itu, Megawati mengatakan, pemerintah harus berbicara kepada DPR untuk meningkatkan anggaran. Sebab, dalam pandangan Mega, persoalan alutsista bukan semata-mata soal alat, tetapi soal kedaulatan bangsa yang harus dipertahankan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com