Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres Golkar-PDI-P Ditentukan Setelah 9 April

Kompas.com - 13/03/2009, 16:28 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar akhirnya sepakat berkoalisi, siapa yang bakal menjadi calon presiden (capres) dan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) baru akan ditentukan sesudah pemilu legislatif. Hal tersebut dikatakan Ketua DPP PDI-P Panda Nababan di Medan, Jumat (13/3).

"Penentuannya setelah 9 April," ujar Panda Nababan menanggapi pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.

Pada pertemuan yang dilangsungkan di sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol 66 Jakarta itu, kedua tokoh menandatangani lima butir kesepakatan bersama yang kemudian diberi nama "Kesepakatan Dua Tokoh". Kesepakatan itu ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla tanpa menyebutkan jabatan mereka di struktur partai masing-masing.

Menurut Panda Nababan, wacana kebersamaan antara PDI-P dan Partai Golkar jauh lebih matang ketimbang dengan partai-partai lain. Kualitas pertemuan para tokoh kedua partai juga dinilai lebih tinggi dibanding pertemuan dengan para tokoh dari partai lain.

"Pertemuan antara tokoh PDI-P dan Golkar itu sudah dilakukan secara bertahap sejak dua tahun lalu, mulai dari Medan dan Palembang yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Kemayoran dan Ancol, di mana masing-masing secara bergantian bertindak sebagai tuan rumah," ujarnya.

Namun, ia juga mengakui hitungan-hitungan bahwa partai pemenang pemilu bakal mengusung tokohnya menjadi capres juga tidak terlalu mutlak menentukan. "Ini kan politik, segala sesuatunya mungkin saja terjadi. Jadi, kita lihat saja nanti usai pemilu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com