Beli Saham Bumi Resources, BUMN Harus Jujur

Laporan Wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SENIN — Salah satu kebijakan Meneg BUMN terkait saham Bumi Resources adalah berencana meminta sejumlah BUMN di sektor energi seperti PT Bukit Asam ataupun Antam untuk melakukan pembelian saham Bumi Resources harus dicermati dan dipertimbangkan lebih jauh.

Ketua Organisasi Pekerja Indonesia (OPSI) yang juga pengamat pasar modal Yanuar mengatakan, posisi Meneg BUMN hanyalah manajer investasi. Sementara, sahamnya tetap dimiliki rakyat.

"Karena itu, apa yang dilakukan BUMN seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Meneg BUMN, PT Bukit Asam atau siapapun yang berniat menggelontorkan sisa uangnya ke Bumi Resources untuk ikut bagian dalam konsorsium (North Pacific) harus menjelaskan pada masyarakatnya, apa dampaknya pada kesejahteraan masyarakat," kata Yanuar di Gedung KPK, Senin (17/11) sore.

Meskipun belum ada kepastian berapa besar dana yang akan digelontorkan ke Bumi Resources, menurut Yanuar dengan kondisi APBN yang tidak 'kaya', kebijakan membeli saham Bumi harus dipertimbangkan. Apalagi, Bumi Resources diketahui mempunyai utang jangka pendek di samping utang ke krediturnya, dan utang royalti ke pemerintah sebesar 400 juta dollar AS.

"Secara akuntansi keuangan, PT Bumi Resources begitu tutup buku, dia harus banyak menanggung utang-utang jangka pendek. Artinya, kalau BUMN ikut masuk, tidak tidak hanya akan mengambil asetnya seperti dikatakan Pak Sofyan saja kan? Utang jangka pendek juga harus ditanggung kalau masuk ke kepemilikan. Meneg BUMN harus menjelaskan semuanya. Dampak jangka pendek juga harus dipertimbangkan ditengah kondisi keuangan yang tidak stabil," papar Yanuar.