Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PDIP Belum Terima Surat BK Soal Pemecatan Max Moein

Kompas.com - 28/08/2008, 02:43 WIB

JAKARTA, RABU - Ketua Badan Kehormatan DPR Irsyad Sudiro, dalam sebuah wawancara televisi telah menyatakan rekomendasi BK terkait Max Moein adalah diberhentikan dari keanggotaannya di DPR. Namun, Fraksi PDIP yang membawa Max menjadi anggota legislatif, justru belum menerima surat secara resmi mengenai rekomendasi tersebut.

Sekretaris F-PDIP Ganjar Pranowo mengaku heran, rekomendasi sudah tersebar, tapi pihaknya belum mendapat informasi resmi tentang status anggotanya yang tersandung kasus asusila itu. "Kami belum bisa menindaklanjuti, karena belum ada dokumen resmi yang menyatakan itu (pemberhentian). Saya juga terkejut-kejut kok sudah ke media. Mungkin biar menarik, jadi harus ada yang di show up. Inilah politik," kata Ganjar usai menghadiri Kompas Political Gathering di Jakarta, Rabu (27/8) malam.

Setelah surat rekomendasi secara resmi diterima, F-PDIP baru bisa menentukan bagaimana prosedur pemberhentiannya. Meskipun sejak awal kasus ini merebak, F-PDIP telah menarik Max dari keterlibatannya di sejumlah pansus DPR.

"Kalau surat sudah kita terima, nanti akan disampaikan ke DPP. Tapi apa otomatis BK atau dewan yang memberhentikan atau dikembalikan ke pengusul dalam hal ini partai," ujar Ganjar.

Dalam rapat tertutup pada Senin (25/8) malam lalu, BK telah membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan dewan. BK sempat menyatakan bahwa rekomendasi tersebut akan dibacakan pada rapat paripurna Selasa (26/8) kemarin. "Kami berharap di paripurna tapi tidak dimunculkan juga. Mungkin paripurna yang minggu depan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com