Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumita Tobing Merancang Korupsi dari Iklan

Kompas.com - 27/05/2008, 23:43 WIB

JAKARTA, SELASA - Niat mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing untuk melakukan korupsi nampaknya sudah direncanakan secara sestematis sejak dari awal. Hal ini dapat dilihat dari proses pengumuman lelang di media massa. Ia dan panitia lelang tidak mengumumkan lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang TVRI ini secara terbuka.

Menurut keterangan Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri, Brigjen Jose Rizal, Sumita Tobing berkolusi dengan Koran Republika. Pada tanggal 7 November 2002 ia memesan pasang iklan di Koran Republika pada halaman delapan. Namun mantan Direktur SCTV ini minta dicetak secara khusus dan tidak
diedarkan ke masyarakat.

"Jadi di Koran Republika Edisi 7 November 2002 pada halaman delapan, keluar dua edisi. Edisi yang beredar di masyarakat luas, terpasang iklan Haji Umroh. Tapi ada lagi edisi yang dicetak secara khusus berisi pengumuman lelang pengadaan alat-alat produksi dan suku cadang untuk Perjan TVRI," jelas Jose Rizal.

Bareskrim Mabes Polri memiliki dua bukti dua edisi yang berbeda ini. Semua materinya beritanya sampai lay out sama. Yang membedakan hanya iklan yang terpasang, yang satu iklan Haji Umroh dan yang satu iklan lelang TVRI. Edisi yang ada iklan lelang pengadaan barang di TVRI itu hanya dicetak 50 eksemplar.

"Ini modus yang sengaja dirancang oleh tersangka agar pengumuman lelang itu tidak diketahui oleh masyarakat luas. Sementara pesanan cetak edisi khusus ini untuk bukti bahwa lelang yang digelarnya itu sah karena sudah diumumkan secara luas melalui media massa," ungkapnya.

Dengan menggunakan modus ini, tidak akan ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lelang. Perusahaan lain tidak tahu kalau ada lelang pekerjaan dari TVRI. Tersangka kemudian menggandeng PT Lilir Kaman Guna milik Linda Rita untuk mengajukan penawaran dengan harga yang sudah di-mark up.

"Dari bukti-bukti yang kita temukan, menunjukkan tersangka sudah merancang korupsi ini dari sejak pemasangan iklan. Ia juga menunjuk panitia lelang yang di luar kewenangannya untuk memuluskan rencananya untuk korupsi," ujar Jose Rizal. (Persda Network/sugiyarto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com