Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais : Istana adalah Sumber Korupsi

Kompas.com - 11/04/2008, 15:04 WIB

JAKARTA, JUMAT - Sebuah pernyataan mengejutkan terlontar dari mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Amien Rais.

Ia mengatakan, sumber korupsi di Indonesia berada di istana. Apa maksud dibalik ucapannya? Menurut Amien, ia meyakini bahwa pusat korupsi berada di jantung kekuasaan, yaitu istana."Saya mempelajari ilmu politik, ilmu sosial bertahun-tahun itu, saya yakin sekali bahwa pusat korupsi berada di jantung kekuasaan. Jantung kekuasaan adalah istana. Istana bukan bagian dari solusi, istana adalah bagian dari masalah korupsi. DPR juga dekat-dekat dengan jantung kekuasaan, jadi harus diurus juga. Kalau nggak pernah sampai ke jantung, ya penyelesaiannya nggak akan jauh juga," kata Amien, sebelum membuka acara Temu Wicara Partai Amanat Nasional (PAN) - Mahkamah Konstitusi (MK), di Hotel Sulthan, Jakarta, Jumat (11/4).

Meminjam pernyataan pakar hukum Denny Indrayana, Amien mengutarakan empat episentrum korupsi yaitu Cendana, konglomerat hitam, senjata/militer dan istana. "Selama yang di istana tidak berani membedah korupsi, maka yakinlah yang akan kita temukan adalah yang kecil-kecil saja," ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Amien, jika Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono konsisten dengan ucapannya untuk memimpin sendiri pemberantasan korupsi, ia yakin masih ada harapan cerah.

"Tapi dengan waktu yang tinggal 14 bulan kekuasaannya, tampaknya tidak akan terwujud."Yang terpenting diingat, pemberantasan korupsi tidak akan pernah melaju karena istana tidak pernah berbenah diri. Istana bagian dari korupsi, bukan bagian dari solusi," tegasnya lagi. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com