Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Segera Tetapkan Ongkos Haji 2017

Kompas.com - 04/04/2017, 22:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo diminta segera menetapkan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2017 yang sudah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini penting agar pemerintah bisa segera menyiapkan pengadaan pemondokan, katering, dan lainnya.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR A Malik Haramain, Senin (3/4), di Jakarta. "Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan keppres (keputusan presiden) karena kontrak pemondokan, katering, dan lainnya harus segera dilakukan," katanya.

Besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau ongkos haji sudah disepakati pemerintah yang diwakili Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR pada 24 Maret lalu. Kedua belah pihak sepakat ongkos haji tahun ini rata-rata Rp 34,89 juta, naik Rp 249.000 dari BPIH tahun sebelumnya.

BPIH yang dibebankan kepada jemaah terdiri dari biaya tiket penerbangan Rp 26,14 juta, pemondokan di Mekkah Rp 3,39 juta, dan biaya hidup jemaah selama di Mekkah Rp 5,35 juta.

Rasional

Komisi VIII DPR menilai, kenaikan BPIH tahun 2017 sangat rasional, obyektif, dan proporsional. Pasalnya, tahun ini harga avtur naik dan inflasi di Arab Saudi relatif tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, besaran BPIH ditetapkan melalui keputusan presiden. Oleh karena itu, Malik mendorong Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan keppres tentang BPIH tahun 2017.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, keppres BPIH akan diterbitkan awal bulan ini. Namun, hingga kemarin, belum ada kepastian kapan keputusan presiden diterbitkan.

Lukman menjelaskan, calon haji baru bisa melakukan pelunasan ongkos haji setelah Keppres BPIH 2017 ditetapkan. "Jadi, pembukaan pelunasan itu setelah Keppres BPIH ini terbit," katanya.

Calon haji diberi kesempatan melunasi BPIH selama 30-40 hari setelah keputusan presiden diterbitkan. Pelunasan bisa dilakukan di 17 bank penerima setoran BPIH.

Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 calon haji. Menteri Agama melalui Keputusan Nomor 75 Tahun 2017 menetapkan, sebanyak 204.000 dari total kuota haji 221.000 diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Sisa kuota sebanyak 17.000 diberikan kepada jemaah haji khusus.

BPIH khusus atau lebih dikenal haji plus sudah ditetapkan pada Februari lalu. Melalui Keputusan Nomor 76 Tahun 2017, Menteri Agama menetapkan BPIH khusus minimal 8.000 dollar AS atau setara dengan Rp 106,94 juta. (NTA)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 April 2017, di halaman 15 dengan judul "Segera Tetapkan Ongkos Haji 2017".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com