Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Telusuri Penyebar Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China ke Indonesia

Kompas.com - 26/12/2016, 12:56 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa adanya "serbuan" puluhan juta tenaga kerja asing asal China ke Indonesia merupakan isu belaka.

Saat ini, Polri tengah menelusuri siapa penyebar isu yang tidak benar itu, terutama yang beredar di media massa dan media sosial.

"Semua yang tidak benar di media massa, yang membuat masyarakat itu gelisah ataupun pemikirannya menjadi terkotak-kotak itu akan kami telurusi," ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/12/2016).

Polri mengandalkan cyber army yang melakukan patroli di dunia maya untuk menelusurinya. Namun, sejauh ini, belum ditemukan siapa penyebar info itu dan alasan penyebarannya.

"Kami pelajari dulu. Kami cari, kami telusuri, nanti kami pelajari," kata Rikwanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya geram terhadap mereka yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja China ke Indonesia.

Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.

"Itu urusannya polisi-lah, urusannya polisi. Tetapi, hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Polisi Tindak Penyebar Isu 10 Juta Tenaga Kerja China)

Para penyebar isu tersebut menyebut tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta. Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari China yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain.

Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

Secara logika pun tidak mungkin banyak tenaga kerja dari China, Amerika, dan Eropa yang mau bekerja di Indonesia. Sebab, gaji di negara tersebut jauh lebih baik ketimbang di Indonesia.

"Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Ini saya sampaikan agar jangan sampai rumor berkembang di mana-mana," kata Jokowi.

(Baca juga: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Kompas TV 5 WNA Tiongkok Ditahan Petugas Imigrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com