Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Jamin Pengamanan Aksi 2 Desember

Kompas.com - 30/11/2016, 15:01 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI di silang Monas Jakarta Pusat.

Menurut Wiranto, dia sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan aksi unjuk rasa tersebut berjalan damai sesuai kesepakatan.

"Sebagai Pemerintah kami harus ambil bagian agar kesepakatan aksi super damai itu betul-betul terwujud. Saya sudah mengumpulkan jajaran Polhukam terkait proses unjuk rasa damai itu," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

(Baca: Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Kawasan Monas pada 2 Desember)

Sebelumnya Wiranto menggelar rapat koordinasi khusus terkait antisipasi aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Wiranto menuturkan, saat aksi unjuk rasa Kementerian Kesehatan akan menyiagakan tenaga medis di sekitar Monas.

Sementara Kementerian Perhubungan akan menyiapkan transportasi untuk mengangkut peserta aksi saat pulang ke daerah masing-masing.

Sedangkan Menteri Agama akan melakukan sosialisasi mengenai cara bertausyiah yang benar dan mengendalikan emosi massa.

"Semua saya ajak untuk menentukan langkah-langkah yang tentunya membuat masyarakat tenang. Jangan sampai mengganggu aksi unjuk rasa mengganggu aktivitas masyarakat lain. Yang penting aman," kata Wiranto.

Aksi unjuk rasa 2 Desember 2016 rencananya dilakukan dengan dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan shalat Jumat di silang Monas, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan meminta kasus dugaan penistaan agama.

(Baca: Menkominfo Sebut "Hate Speech" dan Berita "Hoax" Menurun Jelang 2 Desember)

Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab mengatakan aksi tersebut digelar untuk menuntut kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok segera dilimpahkan ke pengadilan.

Aksi unjuk rasa, kata Rizieq, akan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dia menjamin aksi akan berlangsung damai.

Kompas TV Jokowi: Aksi 2 Desember Ini Kan Doa, Bukan Demo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com