Menhan Janji TNI Tidak Akan Asal Serobot dalam Proses Ambil Alih Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berjanji bahwa proses pengambilalihan aset TNI akan dilakukan dengan manusiawi.

Aset yang dimaksud adalah aset TNI yang ditempati oleh TNI.

Pengambilalihan aset itu dalam rangka optimalisasi aset TNI seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (23/11/2016).

"Jangan main serobot-serobot saja, enggak bagus itu. Jadi kami hindari bentrok dengan masyarakat," ujar Ryamizard, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia mengatakan, akan membayar jika ada bangunan TNI yang berdiri di atas lahan pihak lain atau memberikan tempat tinggal yang laik untuk non-TNI yang menempati lahan milik TNI.

"Pokoknya sesuai aturanlah. Kami mau bertindak baik," ujar dia.

Menurut catatan Kementerian Pertahanan, TNI memiliki lahan seluas 2 miliar meter persegi dengan nilai Rp 460 triliun di seluruh Indonesia.

Namun, tidak seluruhnya lahan itu bebas masalah.

Ada sejumlah aset TNI yang masih dalam sengketa., misalnya di Bandar Udara Polonia, Medan.

Beberapa aset TNI Angkatan Udara misalnya, juga diketahui ditempati penduduk.

Ryamizard belum bisa memastikan kapan TNI akan melaksanakan optimalisasi aset itu.

Akan tetapi, mulai akhir 2016 ini, TNI akan mulai melaksanakan tahapan-tahapan optimalisasi aset.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengoptimalkan aset milik TNI.

"Aset-aset seperti itu sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaat, bukan hanya untuk TNI. Tapi juga untuk umum," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas optimalisasi aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Presiden Jokowi sekaligus berpesan agar penyelesaian masalah terkait aset TNI dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan yang berlaku.

"Saya menekankan agar optimalisasi aset TNI ini harus betul -betul dalam koridor perundangan yang berlaku. Prosesnya juga harus transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan manfaat untuk kepentingan TNI, bangsa dan kepentingan rakyat," ujar Jokowi.