Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Berharap Tak Ada Demonstrasi pada 25 November 2016

Kompas.com - 13/11/2016, 08:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap tak ada lagi demonstrasi pada 25 November 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama.

"Kita harapkan sudah tidak ada demo lagi," kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara doa bersama di Econvention, Ancol, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Ia mengatakan, demonstrasi yang terjadi pada 4 November 2016 dihadiri oleh ribuan masyarakat dengan didasari niat baik dan kesungguhan.

Selain itu, Presiden juga mengakui bahwa penyampaian pendapat dan aspirasi melalui aksi turun ke jalan juga dibenarkan oleh undang-undang.

Namun, ia menegaskan, hal itu tetap harus dilakukan dengan mengikuti kerangka aturan yang berlaku dan bukan berarti diperkenankan untuk berbuat anarkistis.

"Diharapkan tidak ada demo lagi. Menghabiskan energi," katanya pula.

Presiden Jokowi juga membantah kehadirannya dalam forum-forum keagamaan, termasuk pertemuan dengan para ulama, habib, dan kiai, yang dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir, merupakan upaya untuk meredam rencana demonstrasi susulan pada 25 November 2016.

Ia kembali menegaskan kepada ribuan masyarakat yang hadir dalam silaturahim nasional di Ancol, Jakarta, itu untuk tidak akan mengintervensi proses hukum persoalan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta. Sejak awal saya sampaikan saya tidak mau intervensi masalah hukum. Serahkan saja kepada hukum," kata Presiden.

Menurut dia, sebelum demonstrasi 4 November 2016, proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga sudah berlangsung.

Namun, kata Presiden, segala sesuatu, termasuk proses hukum yang berjalan, membutuhkan waktu. Bahkan, saksi-saksi sudah dimintai keterangan dan diperiksa.

"Kok pada enggak sabaran. Jadi, mari kita tunggu hasil proses hukum itu seperti apa," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar aparat hukum tidak ditekan dan dipaksa untuk memproses atau bahkan menangkap Ahok.

(Hanni Sofia/ant)

Kompas TV MUI Imbau Tidak Ada Demo Susulan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com