Pemerintah dan Ulama Tak Akan Beri Toleransi Memecah Belah Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama para ulama sepakat untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak memberi toleransi upaya memecah belah bangsa.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin dalam jumpa pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

"Kami semua sepakat bahwa kita bersiap untuk membela negara. Bagi kami NKRI adalah final. Kita tidak akan beri toleransi kepada siapa saja yang akan memecah belah bangsa. Ini kesepakatan kami," kata Ma'ruf.

Dalam pertemuan tersebut, ikut hadir sembilan perwakilan MUI lainnya, 10 orang perwakilan Nahdlatul Ulama dan 10 orang perwakilan Muhammadiyah.

Ma'ruf mengatakan, pertemuan tersebut adalah silaturahim antara ulama dengan umaroh.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Presiden menjelaskan bagaimana upaya pemerintah membangun kultur ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum menjadi lebih baik.

Kepada para ulama, Presiden juga menjelaskan bagaimana pembangunan nasional, konektivitas antardaerah.

Kemudian, para ulama juga menyinggung masalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama.

Menurut dia, masalah itu kemudian berkembang menjadi di luar konteks.

"Masalah ini jadi mengganggu," ucapnya.