Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Yakin Kampanye Calon Kepala Daerah Berjalan Tertib

Kompas.com - 31/10/2016, 11:49 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan kampanye pada Pilkada 2017 sudah dimulai sejak Jumat (28/10/2016). 

Para calon kepala daerah di 101 daerah pemilihan bersiap memperkenalkan visi, misi dan program kerja andalan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini semua pasangan calon kepala daerah dapat berkampanye dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, akan dengan tegas menindak pelanggaran kampanye pemilu sesuai peraturan yang ada.

(Baca: Jokowi-JK Dinilai Berpihak pada Pilkada DKI 2017)

"Kampanye simpati pasti dilakukan karena mencari simpati masyarakat pemilu dalam hari H Pilkada nantinya," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (31/10/2016).

Tjahjo menuturkan jajaran aparatur pemerintah daerah dari provinsi hingga tingkat desa beserta Polri dan TNI akan disiagakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Itu sebagai langkah untuk mewujudkan kampanye calon kepala daerah berjalan tanpa gangguan.

"TNI dan Polri bersiaga satu termasuk jajaran pegawai negeri sipil, Satpol PP, satuan pemadam kebakaran disemua tingkatan untuk siaga dan waspada demi mengamanakan negara, daerah, dan masyarakat," ucap Tjahjo.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sebelumnya mengatakan dari 101 daerah, 337 pasangan calon sudah melalui proses verifikasi di KPU.

Dari jumlah itu, sebanyak 307 pasangan calon dinyatakan lolos dan bakal berkampanye selama kurang lebih empat bulan.

Kompas TV Sandiaga Uno Kampanye di Sejumlah Masjid
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com