Konsolidasi Politik Pemerintah Dikhawatirkan Melemahkan Fungsi Pengawasan Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo menilai selama dua tahun memerintah, Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu menghadirkan stabilitas politik.

Pasalnya, upaya konsolidasi politik di Indonesia terhadap beberapa partai di parlemen sukses dilakukan.

Ini tampak dari bergabungnya tujuh dari 10 partai parlemen, sebagai pendukung pemerintah.

Tujuh parpol tersebut, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar.

"Konsolidasi ini memang baik. Politik kita stabil. Ini modal membantu program percepatan yang direncanakan pemerintah," ujar Ari dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Kendati demikian, Ari khawatir konsolidasi politik tersebut justru melemahkan fungsi pengawasan di parlemen.

"Konsolidasi politik ini berpotensi melemahkan fungsi check and balances terhadap hegemoni pemerintah. Suara kritis parlemen mulai melemah," kata Ari.

Menurut Ari, pemerintah saat ini tetap harus mendapatkan masukan kritis dari parlemen. Ini dilakukan agar kebijakan yang direncanakan dapat diawasi secara baik sehingga menguntungkan masyarakat.

"Pemerintah juga butuh masukan kritis supaya kebijakan bisa terdeliver dan terkonstruksi dengan baik. Takutnya kalau fungsi itu tidak terjadi, parlemen hanya menjadi stempel pemerintah. Kita takutkan bahwa kebijakan pemerintah tidak baik," ucap Ari.

Untuk itu, Ari berharap stabilitas politik yang saat ini terjadi tetap dapat memposisikan partai sebagai mitra kritis pemerintah. Dengan begitu, parlemen tetap mampu melakukan fungsi pengawasan secara baik.

"Kita berharap stabilitas ini bukan diam atau statis. Tapi juga yang bisa memposisikan partai-partai lebih konstruktif dengan memasukkan fungsi check and balances," kata Ari.