Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kepuasan Publik atas Jokowi Melebihi Saat Pilpres 2014

Kompas.com - 19/10/2016, 18:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup tinggi.

Mengutip dari hasil survei sejumlah lembaga, Pramono menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini mencapai 66 persen hingga 68 persen.

"(Tingkat) kepuasan ini melebihi dari apa yang diperoleh Pak Jokowi saat Pilpres (2014) lalu," ujar Pramono di kantornya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Pencapaian itu, menurut Pramono, tidak mudah. Sebab, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang lesu.

(baca: Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Minta Jangan Hanya Pencitraan)

Oleh sebab itu, kerja Presiden pada awal pemerintahan adalah membenahi regulasi ekonomi.

"Tapi alhamdulillah Indonesia pada periode ini bisa tumbuh jadi 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan kawasan lainnya relatif stabil dan cukup tinggi," ujar Pramono.

Kini, fokus Presiden beralih ke perwujudan reformasi hukum. Salah satu bagiannya adalah dengan membentuk tim pemberantasan pungutan liar yang diberi nama 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar.

(baca: Jokowi Segera Tandatangani Perpres "Saber Pungli")

Dalam waktu dekat, Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden pembentukan tim yang dikomandoi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tersebut.

Kompas TV Jokowi: Belanja Sepatu, karena Ada Diskonnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com