Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati Desak Jokowi Ungkap Laporan TPF Pembunuhan Munir

Kompas.com - 19/10/2016, 13:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, mengultimatum Presiden Joko Widodo terkait respons pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam putusan tersebut KIP menyatakan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.

Namun, Suciwati justru menilai, pasca putusan KIP, pemerintah lalai dan cenderung melempar tanggung jawab.

(Baca: Pemerintah Pastikan Berkomitmen untuk Tuntaskan Kasus Munir)

Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak memiliki dokumen laporan TPF. Padahal, kata Suciwati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menerima dokumen itu pada 24 Juni 2005.

 

"Saya menyesalkan sekaligus memberikan ultimatum agar Presiden Jokowi menghentikan pembelaan diri dan melempar tanggung jawab atas kelalaian pemerintah dalam menyimpan dokumen TPF Munir," ujar Suciwati saat memberikan keterangan di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Suciwati menganggap respons tersebut menunjukkan kepanikan pihak Istana bahwa mereka tidak bisa mengumumkan dokumen TPF Munir karena tidak menyimpannya.

Pemerintah, kata Suciwati, malah membela diri dengan mengatakan bahwa dokumen TPF Munir seharusnya disimpan oleh mantan Presiden SBY.

Selain itu, dia juga menyatakan kekecewaannya karena Presiden Jokowi belum mengeluarkan langkah konkret untuk menindaklanjuti keputusan KIP.

Menurut Suciwati, seharusnya Presiden Jokowi berani untuk bilang bahwa dokumen tersebut akan diumumkan kepada publik, bukan dengan memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari dokumen TPF.

(Baca: Setara Nilai SBY Bertanggung Jawab atas Hilangnya Dokumen TPF Munir)

"Perintah Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen TPF tidak menjawab persoalan. Mereka tidak ada hubungannya," kata Suciwati.

Suciwati pun menuturkan, kelalaian dan ketidakpatuhan pemerintah telah merugikan dirinya. Selama 12 tahun, Suciwati masih bertanya-tanya siapa pembunuh Munir sebenarnya.

"Selama 12 tahun terjadi ketidakpastian hukum karena tidak adanya tindak lanjut yang memadai dalam mengusut konspirasi kematian Munir. Siapa pun presidennya saya akan tagih terus siapa yang membunuh suami saya," ungkapnya.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

Nasional
KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

Nasional
DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

Nasional
Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

Nasional
WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

Nasional
Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

Nasional
Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

Nasional
DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

DPR Dengar 100.000 Jemaah Umrah Belum Pulang, Diduga Mau Haji Colongan

Nasional
Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Soal RAPBN 2025, Said Abdullah Soroti Masalah Kemiskinan, Stunting, hingga Pendidikan

Nasional
PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

PKB Bakal Panggil Anies untuk Uji Kelayakan sebagai Cagub Jakarta

Nasional
Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Cak Imin Bakal Putuskan Hasil Uji Kelayakan Bobby Jadi Cagub dari PKB

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Dilaporkan ke KPK, Khofifah: Saya Baru Dengar

Nasional
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum 'Etika Bisnis dan Keberlanjutan' di UGM

Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono Berikan Kuliah Umum "Etika Bisnis dan Keberlanjutan" di UGM

Nasional
Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Klaim Lulus Uji Kelayakan Cagub dari PKB, Bobby Bicara Sosok Cawagub

Nasional
Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Reformasi Birokrasi dan Konsep Resiprokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com