Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Tjahjo Kumolo soal Toleransi Umat Beragama yang Dirasakan Saat Kecil

Kompas.com - 06/10/2016, 14:52 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan pengalaman tentang toleransi umat beragama yang dirasakannya sejak kecil di Semarang, Jawa Tengah.

Pengalaman tersebut ia ceritakan di Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Umat Beragama Proviani dan Kabupaten/Kota, Kamis (6/10/2016).

Tjahjo menuturkan, di depan rumahnya, berdiri dua rumah ibadah, masjid dan gereja. Di gereja, acara kebaktian tidak hanya berlangsung pada hari Minggu.

Pengeras suara di gereja beradu keras dengan pengeras suara milik masjid sejak pagi hingga sore hari.

"Berlomba-lomba keras. Bersahutan dengan suara adzan di masjid. Tidak ada masalah. Warga sekitar pun tidak punya konflik karena ini," kata Tjahjo di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Toleransi umat beragama juga dialami Tjahjo di lingkungan keluarga yang beragam.

Ayahnya lahir di Jepara yang menjadi salah satu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ibunya, asal Solo, pengikut Muhammadiyah.

"Ada keluarga saya yang beragama Kristen Jawi, Katolik. Kerukunan umat beragama ini yang saya alami sejak kecil. Ini sebenarnya di negara kita sudah tidak menjadi masalah," ucap Tjahjo.

Tjaho mengaku heran meski Indonesia merdeka selama 71 tahun, masih terdapat masalah kecil antar-umat beragama yang seharusnya dapat dimusyawarahkan.

Tjahjo menyebutkan, toleransi agama di bidang politik juga terjadi seperti perbedaan agama antara kepala daerah dan masyarakat. Menurut dia, hal itu dapat berjalan dengan baik.

Tjahjo mencotohkan, salah satu provinsi berisi 65 persen penduduk beragama Islam dengan gubernur beragama Katolik dan wakil gubernur beragama Kristen Protestan.

Salah satu daerah, lanjut Tjahjo, dengan 90 persen penduduk non-Islam, memiliki wakil kepada daerah beragama Islam. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh di mana daerah tersebut.

"Ini di bidang politik tidak jadi masalah dalam proses pemilihan pimpinan partai sampai di tingkat ormas. Memang ada kesepakatan tertulis, gantian. Lima tahun agama ini, lima tahun agama itu," ujar Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com