Kapolri Akui Reformasi Polri Terhambat Kesejahteraan Personel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengakui, kendala terberat dalam mewujudkan reformasi Polri adalah kesejahteraan personel.

Lantaran kesejahteraan belum cukup memadai, personel Polri seringkali terjebak dalam ketidakprofesionalitasan. Bahkan tidak jarang yang terlibat tindak pidana.

Dalam hal kinerja pun demikian. Melakukan penyelidikan dan penyidikan, misalnya.

"Biaya penyelidikan dan penyidikan itu masih kurang di tingkat Polsek dan Polres. Itu terutama, kurang sekali," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/10/2016).

Tapi, Tito tetap optimistis reformasi hukum dapat terwujud. Di satu sisi, Tito yakin keuangan negara membaik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan personel dan peningkatan kinerja.

(Baca: Lewat Paket Kebijakan Hukum, Jokowi "Bersih-bersih" Polri)

"Kalau membaik otomatis remunerasi, kinerja anggota membaik, belanja barang, operasional dalam rangka penyidikan, penyelidikan penegakan hukum juga lebih baik," ujar Tito.

Selain itu, dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan paket kebijakan di bidang hukum.

Salah satu sasaran paket kebijakan hukum itu adalah 'bersih-bersih' institusi Polri. Tito sadar kebijakan ini berpotensi timbul gejolak di internal Polri.

Oleh sebab itu, ia akan melakukannya secara hat-hati. "Kami lakukan secara bertahap. Kami sudah tau titik-titik mana saja (yang berpotensi menimbulkan gejolak)," ujar Tito.