Terciptanya Dinasti Politik Dinilai karena Hukum Mengabaikan Kolusi dan Nepotisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyimpangan praktik dinasti politik kerap tidak disadari publik. Itu karena belakangan publik terkesan melupakan dan bahkan melazimkan unsur kolusi dan nepotisme.

Padahal, dua unsur tersebut sangat kental dalam menciptakan dinasti politik. 

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, persoalan ini terjadi karena tereduksinya kata-kata "Korupsi", "Kolusi", dan "Nepotisme" yang biasa disingkat KKN.

Padahal, khalayak sempat ramai membahas KKN sejak era reformasi bergulir.

"Hanya sekarang publik lebih memaknai korupsi, ketimbang kolusi dan nepotisme," ujar Adnan dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Menurut Adnan, saat ini makna KKN tereduksi hanya menjadi korupsi. Padahal, kolusi dan nepotisme menjadi unsur utama terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kolusi dan nepotisme menjadi sebab korupsi. Korupsi bisa dipidana, sedang kolusi dan nepotisme tidak. Padahal ini penting karena asal-muasal terjadinya korupsi adalah kolusi dan nepotisme," jelas Adnan.

Menurut Adnan, praktik kolusi dan nepotisme berpotensi terjadi dalam dinasti politik.

Sayangnya, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tak rinci membahas kolusi dan nepotisme.

"Problemnya di UU Tipikor kita hanya mengenal korupsi. Perihal kolusi dan nepotisme hanya diatur dalam satu frasa saja, yang namanya benturan kepentingan. Itu pun dibatasi di pengadaan barang dan jasa," kata Adnan.

Menurut Adnan, karena tak adanya rincian mengenai kolusi dan nepotisme, publik serta aparat penegak hukum cenderung mengabaikan dua hal tersebut.

Alhasil, isu konflik kepentingan dalam dinasti politik tidak menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kolusi dan nepotisme akhirnya diabaikan, yang penting kan tidak korupsi," ucap Adnan.