Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maksimalkan Fungsi E-KTP, Perbarindo dan Kemendagri Teken MoU

Kompas.com - 18/08/2016, 15:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bersama 10 Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) sepakat bekerja sama, Kamis (18/8/2016).

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesapahaman (MoU) yang digelar di Hotel Aston Prority, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan.

Kerja sama ini dalam rangka memaksimalkan program e-KTP. Secara teknis, 10 BPR yang bekerjasama ini dapat mengakses data mengenai warga yang sudah ada di pusat data (data base) Disdukcapil.

Bagi BPR, salah satu tujuan kerja sama adalah meningkatkan keamanan dan antisipasi penyelewengan data ketika ada calon nasabah yang ingin mendaftarkan diri dan mengikuti berbagai program yang ditawarkan bank.

"Jadi gini, perbankan membutuhkan data tunggal penduduk yang benar. Artinya orang ini benar menggunakan data itu. Jadi validitas data yang itu yang sangat dibutuhkan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Disdukcapil, Zuldan Arif Fakrulloh.

Kerja sama ini juga sebagai upaya pemerintah menginventarisasi data setiap warganya. Karena ke depan seluruh lembaga pelayanan publik akan berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di e-KTP.

"Bukan lagi berbasis nama," kata dia.

Sementara itu, Ketua Perbarindo Jawa Barat, Andi Gunawan menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan data e-KTP yang berpusat di Disdukcapil

Melalui kerja sama ini, kata dia, pihaknya dapat mengakses data warga terkait nama, alamat dan NIK KTP. Hal ini sebagai antisipasi penyelewengan data oleh calon nasabah.

"Karena kalau dulu itu nama, alamat bisa palsu, ketika (nasabah ada yang bermasalah), ditagih, alamat tidak jelas. Dngan e-KTP saya rasa lebih akurat dan kami tidak menemukan permasalahan seperti itu lagi," ujarnya.

Adapun 10 Perbarindo yang terlibat dalam penandatanganan ini yakni :
1. PT. Bpr Karya Kurnia Utama
2. PT. Dana Karunia Sejahtera
3.PT. Supra Arthapersada
4.PT. Harta Tanamas
5.PT. Karya Jatnikasadaya
6.PT. Bumi Bekasiartha
7.PT. Prabu Mitra
8.PT. Sinar Terang
9.PT. Cibitung Tanjungraya
10.PT. Dana Multi Guna

Kerja sama ini akan terus dievaluasi oleh kedua belah pihak. Ke depan, seluruh anggota Perbarindo juga akan didorong untuk menjalin hal serupa dengan Kemendagri.

"Ini kan 10 sementara pilot project, nanti di evaluasi, kalau kami baik, mungkin teman teman diberikan kesempatan lagi (oleh Disdukcapil)," tutur Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com