Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pengesahan APBN-P dan "Tax Amnesty", Elite PDI-P Temui Jokowi di Istana

Kompas.com - 27/06/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016) siang.

Pertemuan berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan disahkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6/2016) besok.

"Kami kan partai pemerintah. Kami menginformasikan, beberapa hal tentang pengambilan keputusan nanti di paripurna APBN Perubahan dan tentang Tax Amnesty," kata Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey usai bertemu Jokowi.

Olly datang ke Istana bersama dengan Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno. Olly mengaku pihaknya hanya memberitahukan bahwa APBN-P sudah selesai dibahas.

(Baca: Tax Amnesty Tanpa Penghapusan Utang Pokok Pajak, Sulit Diterapkan)

Adapun RUU Tax Amnesty akan memasuki pembahasan akhir oleh DPR dan pemerintah pada Senin sore ini.

"Ada beberapa catatan yang harus disampaikan ke Pak Presiden. Tentang kenapa mestinya Tax Amnesty ini jadi bonus dalam APBN, tetapi kan tidak masuk APBN-P," kata Olly.

Meski ada sejumlah catatan dari PDI-P, Olly yakin pembahasan Tax Amnesty bisa segera selesai dan diketok dalam rapat paripurna DPR besok.

Fraksi-fraksi di Komisi XI lain juga, lanjut dia, relatif bisa menerima Tax Amnesty yang diharapkan mendatangkan banyak dana dari luar negeri itu.

"Kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari," kata Olly.

Kompas TV DPR "Kebut" RUU "Tax Amnesty"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com