Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Pemangkasan Jumlah PNS, Pemerintah Perlu Petakan Empat Hal Ini

Kompas.com - 06/06/2016, 18:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mendukung wacana pemerintah memangkas jumlah pegawai negeri sipil yang ada. Hal itu diperlukan untuk menghemat pengeluaran pemerintah di dalam membayar gaji pegawai.

“Di daerah itu terlalu banyak pegawai. Ada 50 persen lebih bahkan 72 persen (uang belanja habis untuk) pegawai,” kata Rambe di Kompleks Parlemen, Senin (6/6/2016).

Kendati demikian, ia mengatakan, perlu ada klasifikasi terhadap kinerja PNS sebelum kebijakan itu diterapkan. Menurut dia, ada empat klasifikasi yang dapat diterapkan untuk mengetahui apakah PNS itu layak dipertahankan atau tidak.

“Apakah dia produktif dan berkompeten; apakah dia tidak produktif tapi berkompeten; apakah dia produktif tapi tidak berkompeten; dan apakah dia tidak produktif dan tidak berkompeten,” ujar dia.

(Baca: Menteri Yuddy Diminta Bereskan Dulu Percaloan PNS Sebelum Utamakan Lulusan Kampus Ternama)

Apabila seorang PNS produktif dan berkompeten, maka sudah selayaknya jika PNS tersebut dipertahankan.

Perlakuan berbeda terjadi terhadap PNS yang tidak produktif namun berkompeten. Terhadap PNS golongan tersebut, dapat diambil kebijakan dengan memutasi yang bersangkutan.

Berikutnya, bagi PNS yang produktif tapi tidak berkompeten, dapat diambil jalan keluar dengan meningkatka standar kompetensi mereka. Sedangkan, bagi PNS yang tidak produktif dan tidak berkompeten, mereka dapat diganti.

“Nah, satu juta PNS yang akan dirasionalisasi itu posisinya bagaimana dalam empat kuadran itu,” kata dia.

(Baca: “Kalau Rasionalisasi 1 Juta PNS Sama Saja PHK Massal”)

Seperti diberitakan Harian Kompas, pemerintah terus mematangkan rencana merasionalisasi jumlah pegawai negeri sipil dan merampingkan lembaga nonstruktural yang lahir berdasarkan undang-undang. Kedua langkah strategis akan berjalan tahun 2017 setelah enam bulan pemetaan.

Selain merasionalisasi sekitar 1 juta PNS hingga tahun 2019, pemerintah juga secara bertahap akan mengurangi 76 lembaga nonstruktural (LNS) yang dibentuk undang-undang hingga tinggal sekitar 50 lembaga agar pemerintah lebih efektif dan efisien.

Dalam 10 tahun ke depan, pemerintah bertekad menghapus jabatan eselon tiga dan empat agar struktur organisasi pemerintahan lebih ramping dengan rantai birokrasi yang pendek.

Kompas TV 1 Juta PNS akan Pensiun Dini?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com