Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Tiga Syarat agar Indonesia Bisa Hadapi Kompetisi Global

Kompas.com - 04/04/2016, 16:51 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

AMBON, KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perubahan dan kompetisi global selama ini terjadi sangat cepat.

Belum selesai Indonesia mengantisipasi krisis Yunani 2008, terjadi depresiasi Yuan. Depresiasi Yuan masih menyisakan dampak, kenaikan suku bunga The Fed kemudian terjadi.

"Untuk mengantisipasi itu dalam era keterbukaan ini, perbaikan dan pembenahan di semua sektor harus dilakukan," ujar Jokowi dalam sambutan peresmian Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Maluku, Senin (4/4/2016).

Menurut Jokowi, ada tigal hal yang bisa membuat Indonesia jadi pemenang dalam kompetisi global dan internasional.

Pertama, deregulasi. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan hal ini. Jika tidak, melakukan hal yang sama akan menjadi sesuatu yang percuma karena tidak ada hasilnya.

Perubahan yang cepat seperti itu, menurut Jokowi, membutuhkan payung hukum semacam peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), peraturan gubernur (pergub), dan peraturan daerah (perda).

Namun, regulasi seperti itu seharusnya mempercepat untuk bertindak jika terjadi sesuatu.

Jadi, bukan seperti yang sekarang dihadapi Indonesia. Aturan regulasi saja sebanyak 42.000, sementara perda bermasalah di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 3.000 lebih aturan.

"Kecepatan bergerak dan memutuskan terhambat aturan yang kita buat sendiri," ucap Jokowi.

Jokowi juga berpesan, kalau membuat aturan, hal itu harus betul-betul bisa mendorong percepatan, bukan yang menjerat dan menghambat.

Karena itu, Jokowi berencana menghapus 3.000 perda dan regulasi lain yang menyulitkan dan menghambat.

"Kita harus cepat bergerak, cepat bertindak dan memutuskan," ujar dia.

Hal kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Di mana pun, kalau infrastrukturnya jelek, tidak akan ada investasi yang masuk dan berkembang.

Misalnya, ada investasi masuk ke Maluku untuk  industri besar, tetapi pelabuhan belum siap. "Fokus dan prioritas pada infrastruktur (adalah) wajib," kata dia.

Jadi, pembangunan jembatan, bandara,dan jalan sudah merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar lagi.

Ketiga, mengenai sumber daya manusia. Misalnya, dalam hal Blok Masela, yang akan mulai dikerjakan dalam 8 tahun mendatang semestinya menyerap SDM asal Maluku.

"Saya sudah kalkulasikan di darat karena multiplier effect-nya lebih besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, jangan sampai SDM untuk mengelola Blok Masela lebih banyak dari pihak luar. Daerah harus menyiapkan SDM sehingga tak ada lagi alasan untuk berkelit.

"Tiga hal ini akan menjadikan kita pemenang dalam kompetisi global," tutup Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com