Sempat Turun, Kepuasan Publik atas Kinerja Ekonomi Jokowi Kembali Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus meningkat selama setahun terakhir.

"Mereka yang katakan sangat puas 7,4 persen, sementara 59 persen cukup puas. Kalau dilihat dari waktu ke waktu, approval masyarakat rating-nya tinggi sejak dilantik," ujar Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia Hendro Prasetyo dalam paparannya di Jakarta, Senin (8/2/2016).

Sementara itu, responden yang mengaku kurang puas sebanyak 28,7 persen dan tidak puas sama sekali sebanyak 2,3 persen.

Faktor ekonomi dianggap memengaruhi kepuasan masyarakat. Survei itu menyimpulkan, tren kondisi ekonomi Indonesia dianggap membaik sejak Oktober 2014.

Pada Januari 2015, tingkat kepuasan responden terhadap kondisi ekonomi mencapai 31 persen. Pada Juni 2015, kepuasan publik sempat menurut menjadi 24 persen. Angka itu melorot lagi pada Oktober 2015 menjadi 23 persen.

Namun, pada Desember 2015 perlahan naik ke angka 30 persen dan perJanuari 2016 mencapai 34 persen.

"Terlebih selama empat bulan terakhir, mereka anggap ekonomi makin membaik," kata Hendro.

Menurut Hendro, tingkat kepuasan ini bisa turun jika dikaitkan dengan isu tertentu, misalnya rencana revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pandangan Presiden Jokowi terhadap masalah ini akan berdampak pada sikap masyarakat.

"Kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak memenuhi aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK," kata Hendro.

Populasi dalam survei ini adalah masyarakat berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan. Sampel yang diambil sebanyak 1.550 responden yang dipilih secara random.

Survei ini memiliki margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka yang dilakukan dalam kurun 18-29 Januari 2016. Adapun sumber dana pelaksanaan survei berasal dari Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia.