Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Akui Program Deradikalisasi Masih Ada Kekurangan

Kompas.com - 17/01/2016, 17:25 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, masih perlu  pembenahan dalam program deradikalisasi gerakan terorisme.

Lukman Hakim mengakui, tantangan yang dihadapi kian bertambah sehingga teroris belum jera untuk melakukan aksi radikal di Indonesia.

"Kita sadar ada hal yang perlu dibenahi, kekurangan yang ditutupi," ujar Lukman di Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Namun, Lukman membantah jika pemerintah disebut kecolongan dan program deradikalisasi mengalami kegagalan.

Seperti diketahui, dua dari empat pelaku pengeboman di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu merupakan residivis kasus terorisme.

"Kita tidak merasa gagal. Problem deradikalisasi terus berjalan, tentu tantangannya bertambah. Ini masalah yang kompleks," kata Lukman.

Lukman menganalogikannya ibarat menjaga rumah. Petugas keamanan yang menjaga sebuah rumah sekian lama, suatu hari rumah tersebut dibobol maling.

Menurut Lukman, bukan karena faktor petugas keamanan yang tidak bekerja dengan baik, namun terdapat faktor lainnya yang membuat rumah tersebut bisa dibobol maling.

"Sama juga, intelejen kita kerja setiap hari, mereka jaga bangsa negara ini puluhan tahun, jadi kalau satu-dua kasus seperti kasus hari Kamis, jangan lalu kemudian kita mudah mengatakan intelejen kita tidak bekerja," kata Lukman.

"Tentu kita harus mengakui ada bagian yang harus ditingkatkan dari intelejen kita," lanjut dia.

Sehingga, kata Lukman, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memerangi terorisme, terutama kekuatan lintas agama.

Menurut dia, agama memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menjaga, memelihara dan merawat paham keagamaan.

"Bangsa kita yang sesungguhnya adalah moderat dan menebarkan kasih sayang dan kedamaian. Itu paham agama yang sudah ratusan tahun lalu diwarisi pendahulu kita," kata Lukman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

Nasional
Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

Nasional
Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

Nasional
Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Budi Djiwandono-Kaesang pada Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

Nasional
Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247.000 Peserta Tapera Belum Mutakhir

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta

Nasional
Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

Nasional
Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

Nasional
Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

Nasional
Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

Nasional
Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

Nasional
Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

Nasional
DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com