Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MKD: Saya Enggak Sebut SN atau Siapa Pun

Kompas.com - 16/11/2015, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menutup rapat identitas "politisi kuat" yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Politisi yang disebut sebagai anggota DPR itu diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada PT Freeport Indonesia.

Dijumpai seusai rapat pleno, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang terus menghindari pertanyaan wartawan terkait identitas politisi itu.

Namun, Junimart justru tersenyum ketika awak media bertanya apakah inisial anggota Dewan itu adalah SN. 

"Saya enggak sebut SN atau siapa pun. Silakan tanya Sudirman Said saja. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2015).

Dalam rapat pleno yang dilangsungkan antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB, MKD belum bisa mengambil sikap apa pun atas laporan Sudirman.

Sebab, MKD masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan tim ahli atas bukti yang disampaikan.

Selain itu, MKD juga masih menunggu rekaman asli atas tiga halaman transkrip rekaman percakapan antara politisi kuat dan pengusaha itu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia pada Juni 2015 lalu.

"Kita harap besok atau lusa bisa menyerahkan rekaman supaya tenaga ahli bisa memverifikasi. Kita tidak bisa bersikap berdasarkan hasil verifikasi," kata dia.

Tanggapan Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Freeport.

(Baca: Ketua DPR: Saya Tak Pernah Mencatut Nama Presiden)

"Selaku pimpinan DPR tidak pernah membawa nama Presiden dan mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senin.

Hal itu disampaikan Novanto saat ditanya wartawan mengenai laporan Sudirman ke MKD. Sudirman melaporkan seorang anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham kepada Freeport.

Padahal, sebelumnya, awak media tak bertanya secara spesifik apakah Novanto merupakan anggota DPR yang dimaksud.

Ia mengaku tak ingat saat ditanya apakah pernah bertemu dengan pimpinan PT Freeport.

"Kalau bertemu biasa, pejabat negara kan banyak datang ke kantor kami. Pertemuan itu banyak sekali, saya tidak ingat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com