Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur Tunggu Pertimbangan Presiden

Kompas.com - 07/11/2015, 21:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, gelar pahlawan nasional untuk mendiang Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah selesai diproses di Dewan Gelar. Namun, gelar tersebut akan diumumkan hingga saat yang dirasa tepat.

“Gelar pahlawan bagi Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur sudah selesai di Dewan Gelar, tapi dengan catatan diendapkan menunggu waktu yang tepat, ” ujar Khofifah melalui siaran pers, Sabtu (7/11/2015).

Khofifah mengatakan, saat yang tepat tersebut menunggu pertimbangan Presiden. Gelar pahlawan nasional untuk Gusdur, kata Khofifah, telah didtetapkan pada Kamis (5/11/2015) lalu.

"Penetapan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur sendiri telah ditetapkan oleh Presiden Kamis 5 November kemarin,” kata Khofifah.

Selain Gus Dur, Presiden Joko Widodo telah menetapkan gelar pahlawan nasional untuk empat tokoh lainnya. Khofifah mengatakan, kelima tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional berasal dari Jawa Timur sebanyak 2 orang, dari Jogyakarta sebanyak 1 orang, dari Bali sebanyak 1 orang, serta dari Sulawesi Utara sebanyak 1 orang.

“Saat ini, sudah ada 163 gelar pahlawan nasional dan ditambah 5 yang baru, jadi semuanya 168, ” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, gelar pahlawan nasional diajukan melalui usulan masyarakat kepada bupati atau walikota dan gubernur melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Kemudian diteruskan kepada Menteri Sosial dan diserahkan ke presiden melalui Dewan Gelar. "Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan, ” kata dia. Khofifah mengatakan, saat ini telah diterbitkan 163 surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait nama-nama yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Ia menambahkan, masih tersedia waktu bagi masyarakat untuk mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk diangkat sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional. Pemberian gelar tersebut menyambut peringatan hari Pahlawan pada 10 November 2015 yang akan dilaksanakan di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Selain alasan sejarah, kata Khofifah, juga sebagai upaya menguatkan dan menumbuhkan semangat kepahlawanan bagi generasi muda. “Sudah banyak usulan dari berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan tahun ini dilaksanakan di kota Surabaya," pungkas Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com