Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan, Kabinet Kerja Dinilai Belum Menyatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja para anggota Kabinet Kerja dinilai belum efektif dalam satu tahun pemerintahan. Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi di antara kementerian, agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sama.

"Saya melihat apa yang dikerjakan presiden, wakil presiden dengan para menteri sudah terasa, meski perlu diakui belum adanya kerja sama yang seirama dengan para menteri. Banyak yang menyoroti sekarang hanya sebagai menteri, bukan kabinet, karena masih berjalan sendiri-sendiri," ujar anggota Fraksi PDI-P di DPR Aria Bima, dalam rilis survei nasional Populi Center di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Aria, sebenarnya pekerjaan para menteri mulai ada yang berdampak langsung dan dilihat oleh masyarakat. Namun, akibat koordinasi kementerian yang lemah, pekerjaan para anggota kabinet tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan presiden.

Salah satu contoh, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai peledakan kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing. Menurut Aria, kementerian yang terkait dengan masalah tersebut seharusnya dapat menindaklanjuti kebijakan itu.

"Misalnya, ditindaklanjuti pengolahan hasil kelautan oleh Kementerian UKM, Kementerian Perindustrian, persoalan investasi dan industri hilir," kata Aria.

Adapun beberapa pos-pos kementerian yang dinilai membutuhkan perbaikan koordinasi misalnya adalah kementerian di sektor keamanan, pembangunan ekonomi, dan kementerian yang terkait program sosial kemasyarakatan. 

Menurut Aria Bima, Jokowi perlu membenahi mekanisme koordinasi antara para pembantunya dalam Kabinet Kerja. Dengan koordinasi yang tepat, kementerian dapat bekerja sebagai suatu tim, tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.