Ini 7 Catatan Demokrat untuk Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyebutkan tujuh hal yang menjadi catatan dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berbagai catatan tersebut terbagi menjadi sejumlah capaian dan beberapa persoalan yang tidak mampu dikelola dengan baik.

"Melalui observasi Partai Demokrat, hal-hal yang tidak atau belum ditangani dengan baik, jumlahnya lebih banyak daripada yang berhasil ditangani," ujar Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Pertama, pemerintah perlu menghormati kedaulatan partai politik, serta mencegah berbagai intervensi yang tidak semestinya. Pemerintah perlu menegakan nilai-nilai demokrasi.

Kedua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi perlu dilaksanakan secara serius, tegas, konsisten, dan tidak tebang pilih. Rakyat juga harus dibebaskan dari rasa takut dari ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kekuatan pertahanan dan memastikan TNI menjalankan tugas dan fungsi pokoknya.

Selain itu, dalam bidang keamanan, pemerintah harus memastikan keamanan dan ketertiban terus dipelihara, agar insiden seperti di Tolikara dan Aceh Singkil, tidak terulang.

Keempat, pemerintah perlu memulihkan kondisi perekonomian nasional. Pemerintah tidak boleh berhenti mengambil tindakan efektif dalam membebaskan masyarakat dari dampak tekanan ekonomi.

Kelima, pemerintah perlu memberikan bantuan yang nyata, agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan kembali, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Keenam, pemerintah harus mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap. "Kebakaran hutan telah menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat," kata Hinca.

Ketujuh, pemerintah perlu memperbaiki hubungan internasional dengan negara-negara sahabat.

Meski penting untuk menegakkan kedaulatan, pemerintah tetap perlu menjalin hubungan diplomasi untuk meningkatkan perekonomian.