Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Situasi Keamanan, Komisi I Raker dengan BIN

Kompas.com - 28/09/2015, 13:23 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Senin (28/9/2015), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat kerja yang berlangsung tertutup itu akan membahas perkembangan situasi keamanan yang terjadi saat ini.

"Kita akan raker mengenai isu terkini, aktual, mengenai intelijen dan tupoksi intelijen. Salah satunya situasi terkini di Papua, Aceh dan beberapa tempat lain," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Senin.

Menurut Tantowi, ada sejumlah persoalan keamanan yang belum dijawab BIN pada saat rapat kerja sebelumnya. Namun, politisi Partai Golkar itu tidak merinci apa persoalan yang dimaksud.

"Kita terus mendalami besarnya ancaman terkait keutuhan NKRI, maraknya radikalisme dan hal lain yang bisa mengganggu. BIN ini bagian penting bagi kita untuk pencegahan dini," ujarnya.

Sementara itu, terkait usulan kenaikan anggaran yang disampaikan Kepala BIN Sutiyoso, Tantowi mengatakan, Komisi I mendukungnya. Namun, ia menegaskan, usulan kenaikan itu juga harus melihat kemampuan keuangan negara saat ini.

"Harus sesuai dengan APBN dan kemampuan ekonomi saat ini di tengah situasi ekonomi melemah dan penyesuaian pemotongan anggaran," ujar Tantowi.

Dalam APBN 2015, anggaran yang dialokasikan untuk BIN sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, Presiden Joko Widodo lantas memangkas anggaran BIN hampir separuhnya di dalam usulan APBN 2016 menjadi Rp 1,59 triliun. Atas usulan tersebut, Sutiyoso sudah mengusulkan tambahan anggaran ke Komisi I sebesar Rp 3,7 triliun pada APBN 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com