Wapres: MDGs Menyisakan Target yang Belum Berhasil Dicapai

"Masih tantangan yang perlu dicarikan solusinya. Ketidaksetaraan dan kemiskinan masih menjadi masalah global hingga kini, bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti masalah kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi berlebihan, keterbatasan produksi dan perubahan iklim," kata Kalla, saat menyampaikan pidato di depan para pemimpin negara anggota PBB dalam rangka KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2015).

KTT yang berlangsung selama tiga hari tersebut khusus dilaksanakan untuk mengesahkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menggantikan MDGs. Pernyataan Kalla ini disampaikan Kementerian Luar Negeri yang diterima wartawan, Minggu (27/9/2015).

Dalam pidatonya, Wapres juga menekankan tiga hal, yakni pentingnya meningkatkan upaya dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan agenda pembangunan yang baru, capaian Indonesia dalam mencapai target agenda pembangunan global, serta pentingnya memperkuat kemitraan dalam pencapaian agenda pembangunan global.

Menurut Kalla, Indonesia telah melakukan sejumlah upaya yang menyelearaskan pembangunan nasional dengan agenda pembangunan global. Ia mengklaim bahwa Indonesia berhasil menurunkan persentase kemiskinan hingga setengahnya, sesuai target MDGs. Ia juga mengatakan bahwa target lainnya seperti pengurangan jumlah anak yang kekurangan gizi, penurunan tingkat kematian anak di bawah lima tahun dan peningkatan jumlah anak yang menerima pendidikan dasar akan segera tercapai tahun ini.

Dalam kesempatan itu, Kalla juga menyinggung kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sosial, antara lain melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target-target tersebut.

Belajar dari MDGs, menurut Wapres, pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan kemitraan global yang kuat dan inklusif khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada negara berkembang dan terbelakang dalam mencapai target-target pembangunannya.

"Pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan dana, pengetahuan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar yang luas bagi negara-negara berkembang. Semua negara perlu melaksanakan komitmennya, termasuk komitmen negara-negara maju terhadap target pemberian bantuan dana pembangunan (official development assistance/ODA) kepada negara berkembang sebagaimana telah disepakati," tutur Kalla.

Ada pun KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung pada 25-27 September 2015 ini diikuti kurang lebih 125 kepala negara/pemerintahan.