Menurut JK, Ada Motif Ekonomi di Balik Langkah Jerman Menampung Pengungsi Suriah

"Di samping upaya kemanusiaan, sebenarnya juga mempunyai perhitungan ke depan secara ekonomis, yang penting karena Jerman sebagai negara sudah mengeluarkan biaya yang besar mengenai hal ini, tapi pada lima hingga enam tahun yang akan datang akan memenuhi kebutuhan ekonominya dengan pekerja-pekerja usia kerja yang baik dari pengungsi yang hampir satu juta itu," kata Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam seminar tingkat tinggi tentang kependudukan dan pembangunan Indonesia, di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Langkah Pemerintah Jerman yang menampung pengungsi Suriah tersebut menjadi contoh bagaimana kaum pendatang berpotensi memberikan manfaat ekonomi pada suatu negara.

Kalla lantas mencontohkan pengalaman Jepang yang mengundang masuknya pekerja asing secara besar-besaran. Ketika itu, jumlah penduduk usia non-produktif di Jepang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk produktif.

"Mereka kemudian secara besar-besaran mengundang pekerja asing hanya untuk menjaga atau memelihara orang-orang tua di Jepang, termasuk perawat dari Indonesia. Itu risiko suatu negara," kata Kalla.

Selain itu, ia mencontohkan kebijakan negara lainnya dalam mengatur pertumbuhan penduduk. Dulu, kata Kalla, Singapura sampai memberikan insentif atau tunjangan agar penduduknya tidak melahirkan lagi atau hanya memiliki satu anak. Namun, kebijakan itu kemudian menjadi bumerang. Kemudian, Singapura memberlakukan aturan yang terbalik, yakni memberikan insentif kepada warganya agar mau melahirkan anak.

Perubahan kebijakan terkait pengaturan jumlah penduduk juga terjadi di China. Sebelumnya, China menganggap jumlah penduduknya yang besar sebagai suatu beban negara. Namun, China kemudian menyadari bahwa jumlah penduduk yang besar justru menguntungkan negara sepanjang mereka produktif.

"Tapi, setelah kebijakan itu disadari keliru, bahwa jumlah penduduk yang besar itu bisa produktif dan sekaligus jadi konsumen yang besar, maka itu ada kebijakan yang terbalik itu," kata Kalla.

Pengalaman serupa juga dialami India yang awalnya begitu khawatir akan jumlah penduduk yang besar. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, India menerapkan program pengendalian yang sangat keras terhadap kelahiran, yakni dengan mendorong laki-laki di sana untuk melakukan vasektomi.

"Tapi sekarang dengan kesadaran bahwa itu mendukung selama kebijakan ekonominya baik, maka itu dapat juga ekonominya maju dan penduduknya makmur. Jadi kebijakan kependudukan yang jadi pelajaran bagi kita semua," tutur Kalla.

Mengenai pengaturan penduduk di Indonesia, Kalla mengklaim bahwa kebijakan kependudukan selama ini tergolong berhasil dan dianggap baik di dunia internasional. Indonesia, menurut dia, tidak hanya menerapkan kebijakan kependudukan, tetapi juga menyeimbangkannya dengan menjaga harmonisasi.

Indonesia juga menerapkan kebijakan kependudukan melalui penyesuaian kultur, agama, serta norma-norma yang berkembang di masyarakat. Terkait konsep keluarga berencana, misalnya, Kalla menyampaikan bahwa pemerintah mengombinasikan konsep tersebut dengan program transmigrasi sehingga pengendalian penduduk berjalan dengan baik.

"Hal itulah yang menjadi upaya kita, bagaimana upaya kependudukan ini dapat berhasil. Artinya, yang kita inginkan tentu harmonisasinya, tidak terlalu padat, sehingga tidak merugikan ekonomi yang berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kapasitas atau lingkungan kita. Tetapi juga tidak drastis, tidak seperti Singapura, China dulu atau India, tapi suatu upaya yang kultular, agamis," papar Kalla.