Ketua MPR Nilai Kereta Cepat Cocok untuk Rute Jakarta-Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan takjub melihat hasil pembangunan infrastruktur di China, salah satunya kereta cepat. Indonesia, kata dia, harus memiliki kereta yang mampu melaju dengan kecepatan di atas 300 kilometer per jam itu.

"Kita harus punya begini," kata Zulkifli tengah perjalanan dari Beijing menuju Shanghai, China dengan menumpang kereta cepat, Sabtu (19/9/2015).

Zulkifli hadir di China sebagai kunjungan balasan atas kedatangan pimpinan MPR China ke MPR RI beberapa waktu lalu. Ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding. Mereka didampingi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Tiongkok Alim Markus.

Zulkifli sudah terkesima ketika melihat stasiun di Beijing yang dinilainya sekelas bandara. Satu jam perjalanan, ia mengaku merasa nyaman di dalam kereta yang melaju pada kecepatan 302 kilometer per jam itu.

Zulkifli mengatakan, kereta cepat layak dibangun untuk rute Jakarta-Surabaya dengan pemberhentian di beberapa titik. Ia menilai kereta cepat tidak efisien untuk rute Jakarta-Bandung yang jaraknya tidak sampai 150 kilometer.

"Kalau Jakarta-Bandung dibuat delapan pemberhentian, dengan kecepatan 300 kilometer per jam, baru ngebut sudah berhenti lagi. Jadi harus realistis," kata Zulkifli.

Ketika disinggung negara mana yang layak merealisasikan kereta cepat di Indonesia, apakah China atau Jepang, pria yang juga pernah menaiki kereta cepat di Jepang itu mengatakan, mesti dilihat kerja sama mana yang paling menguntungkan bagi Indonesia.

"Tiongkok juga bagus. Tiongkok kan nggak perlu jaminan (pemerintah). Jepang kan perlu jaminan," kata Ketua Umum PAN itu.

Zulkifli sempat menyinggung soal kereta cepat dalam jamuan makan malam bersama Ketua CPPCC (lembaga seperti MPR) Shanghai, Wu Zhiming, dan para pejabat CPPCC Shanghai lainnya pada Sabtu malam. Saat itu, Zulkifli menyebut bahwa moda transportasi tersebut sangat bagus.

"Cocok untuk Jakarta-Surabaya. Sekarang di Indonesia ada kereta, tapi kereta tua," kata Zulkifli kepada Wu Zhiming.

Wu Zhiming mengatakan, jika memang ingin membangun kereta cepat, tarif untuk penumpang harus lebih murah hingga 50 persen dibanding tiket pesawat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya memastikan tidak ada pembatalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu akan dibangun jika hitung-hitungannya tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah menunggu pihak-pihak yang berminat membangun proyek itu dengan hitungan yang pas. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat bertemu warga Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. (baca: Di Depan WNI di Doha, Jokowi Sebut Tidak Ada Pembatalan Kereta Cepat)

Pemerintah sudah menyerahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor secara business to business atau komersial.

Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan satu syarat khusus kepada Jepang apabila tetap ingin bersaing memperebutkan proyek tersebut dengan Tiongkok. (baca: Proposal Kereta Cepat, Jepang Minta Jaminan Pemerintah dan China Tidak)

"Jadi kalau Jepang ingin ikut dalam proses ini, tentunya harus menghilangkan keharusannya menggunakan permintaan jaminan pemerintah dan pinjamannya harus langsung ke BUMN," ujar Rini.

Dalam proposal Jepang, ada dana jaminan yang harus ditanggung oleh pemerintah. Padahal pemerintah menegaskan bahwa proyek kereta cepat itu tak boleh menggunakan dana APBN.

Di sisi lain, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis, tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. (baca: Menteri Rini: China Setuju Kereta Cepat Tanpa Jaminan Pemerintah RI)