Ketua MPR Optimistis Paket Kebijakan Ekonomi Pulihkan Kondisi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan optimistis akan paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh oleh Presiden Joko Widodo. Ia berharap berbagai pihak mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menjawab tantangan perekonomian saat ini.

"Saya dengar setelah kebijakan itu diluncurkan akan ada gebrakan lanjutan, tentu dalam situasi yang berat memang tidak mudah. Tapi paling tidak kita berharap paket-paket kebijakan pemerintah bisa sedikit mengurangi nilai tukar, syukur-syukur bisa memperkuat rupiah. kalo tidak bisa paling tidak mengerem," ujar Zulkifli, Jumat (11/9/2015).

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional tersebut menilai situasi ekonomi saat ini perlu disikapi secara optimistis agar terselesaikan dengan baik. Ia mengimbau pada setiap partai politik untuk saling bekerja sama menciptakan politik pemerintahan yang kuat dan stabil.

"Kita yakin bahwa fundamental ekonomi kita kuat, kalau kita bekerjasama, politik pemerintahan kita kuat. Seberat apa pun mudah-mudahan bisa cepat berlalu," kata dia.

Zulkifli mengatakan bahwa partai politik bisa berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan kelompok dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Saya berharap parpol itu kehadirannya untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, isu-isu harus terkait dengan kepentingan rakyat langsung. Sementara yang lain-lain kurang bijak, tidak etis kalau membicarakan kepentingan masing-masing," ujarnya.

Pada Rabu (9/9/2015), pemerintah meluncurkan paket deregulasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, (Baca: Pemerintah Terbitkan Paket Ekonomi, Ini Poin-poin Utamanya)

Presiden Joko Widodo mengatakan, beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah mendorong daya saing industri melalui debirokratisasi dan kepastian usaha. Untuk mencapai langkah ini, pemerintah akan merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi perizinan.

"Selain itu, kami juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 63 peraturan menteri, dan 5 peraturan lain," kata Presiden.

Penyederhanaan berbagai peraturan tersebut ditargetkan bisa selesai pada bulan ini dan bulan depan. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong layanan berbasis elektronik agar perizinan lebih konsisten. "Ini adalah paket pertama dan nanti akan ada kelanjutan paket lainnya, kedua dan ketiga," kata Presiden.