Wapres Tolak Usulan Iran Bentuk Tim Bersama Tangani ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Iran menawarkan Indonesia untuk membentuk tim kerjasama dalam membahas masalah terorisme, khususnya yang berkaitan dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Iran menganggap terorisme sebagai suatu isu yang kerap dikait-kaitkan dengan umat Islam.

Usulan ini merupakan salah satu poin yang disampaikan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi ketika bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/7/2015).

"Beliau juga menyampaikan tadi tentang keinginan dibentuknya suatu tim bersama antara Indonesia dengan Iran dalam membicarakan masalah yang banyak didera oleh umat muslim, antara lain terorisme, masalah, khususnya ISIS, dan sebagainya," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar.

Namun, usulan Iran untuk membentuk tim khusus dua negara ini ditolak Wapres Jusuf Kalla. Kepada Dubes Iran, Wapres menegaskan bahwa Indonesia ingin bekerjasama dalam membahas permasalahan dunia Islam bukan hanya berdua dengan Iran melainkan turut melibatkan negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.

"Jadi tidak khusus hanya semacam komisi Indonesia-Iran. Beliau (Dubes Iran) menerangkan ingin mengadakan komisi antara ulama Iran dan Indonesia, tapi Pak Wapres mengatakan kita, Indonesia, ingin berbicara dengan Islam Indonesia, Iran dan negara muslim lainnya untuk membicarakan masalah Islam bersama," ujar Dewi.

Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin memajukan Islam yang moderat. Indonesia tidak pernah membenarkan adanya praktek kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan umat muslim.

Dewi menambahkan, perlu dilakukan pertemuan reguler dalam membahas permasalahan Islam. Terkait hal ini, pemerintah Indonesia telah memulainya dengan berinisiatif mengadakan pertemuan internal antar pemimpin negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Konferensi Asia Afrika di Indonesia beberapa waktu lalu.

"Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dilanjutkan, tidak hanya antara pimpinan negara tapi juga antara pejabat-pejabat dan sebagainya, di mana kita bisa berbagi informasi dan bicara tentang masalah yang dihadapi masalah umat Muslim itu sendiri," ujar Dewi.

Kerjasama nuklir

Di samping membahas rencana kerjasama mengatasi isu terorisme, Duta Besar Iran menyampaikan kepada Kalla bahwa Iran segera mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk mengembangkan nuklir. Sejak awal, Indonesia berkeinginan mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai dengan menggandeng negara sahabat.

"Tadi Pak Dubes tidak sempat menyampaikan (kepada media), tetapi dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada tiga delegasi yang datang dari Iran. Pertama, delegasi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, teknologi yang canggih itu tentu saja di antaranya bidang nuklir," kata Dewi.

Menurut dia, delegasi Iran terkait pengembangan teknologi canggih ini akan datang dalam waktu dekat.

Selain itu, Iran berencana mengirimkan perwakilan tingkat tingginya di bidang perminyakan. Kedatangan perwakilan di bidang perminyakan ini akan membahas kerja sama dengan Indonesia yang menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.

Perwakilan lainnya yang akan dikirimkan Iran ke Indonesia dalam waktu dekat adalah tim dari bank sentral Iran. Perwakilan tersebut dijadwalkan bertemu dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Selama ini, walaupun ada keinginan untuk bekerja sama, terkendala masalah keuangan dan perbankan karena Iran kena sanksi. Jadi dari segi ekspor dan pembayaran memang memerlukan intermediasi bank itu kan sulit, ini yang akan diprioritaskan," ujar dia.

Menurut Dewi, kerja sama Iran dengan negara lainnya, termasuk Indonesia, mulai hidup kembali setelah Dewan Keamanan PBB, pada Senin 20 Juli 2015 silam menyetujui suatu resolusi yang menjadi dasar pencabutan sanksi ekonomi internasional terhadap Iran. Dalam waktu dekat, sanksi yang salah satu poinnya membatasi Iran dalam mengembangkan nuklir tersebut akan dicabut.

Meskipun demikian, menurut dia, kerja sama antara Indonesia dan Iran tidak harus menunggu sanksi ini dicabut secara resmi.