Masa Isolasi OC Kaligis dalam Tahanan KPK Jadi Salah Satu Materi Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum dari tersangka Otto Cornelis Kaligis mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7/2015). Selain penetapan tersangka dan penangkapan, salah satu materi gugatan praperadilan adalah masa isolasi yang dijalani Kaligis saat ia berada di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setelah dilakukan penangkapan ada isolasi yang menyebabkan hak-hak dasar Pak OC yang seharusnya dapat bantuan hukum, bisa bertemu keluarga, ketemu advokat, semua tidak bisa dilaksanakan," ujar Johnson Panjaitan, salah satu pengacara Kaligis, di PN Jaksel.

Menurut Johnson, masa isolasi tersebut sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia. Masa isolasi, menurut Johnson, telah merampas kebebasan dalam memperoleh hak dan keadilan bagi seorang tersangka. Untuk itu, sudah tepat apabila kuasa hukum kemudian melaporkan hal tersebut pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Praperadilan adalah representasasi perlindungan hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun saksi dalam proses pidana. Itulah filosofi praperadilan yang sebenarnya," kata Johnson.

Adapun, isi pokok gugatan praperadilan yang didaftarkan hari ini menyangkut penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Kaligis. Selain itu, kuasa hukum juga mempersoalkan legalitas penyidik KPK yang menangani kasus yang dihadapi Kaligis.

OC Kaligis merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Kasus ini bermula dari perkara korupsi dana bantuan sosial yang mengaitkan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kasus korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Agung itu digugat oleh Pemprov Sumatera Utara. Pemprov Sumut kemudian menyewa jasa OC Kaligis and Associates untuk menggugat surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, kasus ini mengendap di Kejaksaan Tinggi. Dalam proses gugatan ke PTUN Medan itulah, KPK kemudian membongkar dugaan praktik penyuapan yang dilakukan oleh M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara di firma hukum milik OC Kaligis, terhadap tiga orang hakim dan satu orang panitera.

Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan, agar gugatannya menang. KPK menduga Kaligis terlibat penyuapan ini.